KENDARIKINI.COM — Keputusan Presiden Prabowo Subianto bergabung dalam Board of Peace (BoP) dinilai sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dianut Indonesia. Hal tersebut disampaikan Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, dalam sebuah webinar yang digelar Minggu malam (1/2/2026).
Menurut Teguh, Board of Peace merupakan instrumen yang dibentuk oleh sistem internasional dan memperoleh mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 Tahun 2025. Karena itu, keberadaan BoP harus dipahami dalam kerangka upaya kolektif menjaga perdamaian dunia.
“BoP diharapkan mampu mencapai fase pertama, yaitu negative peace atau ketiadaan kekerasan, khususnya menghentikan konflik bersenjata di Gaza,” ujar Teguh dalam webinar bertajuk Board of Peace dan Dilema Indonesia: Antara Realitas Politik Dunia dan Janji Setia untuk Palestina.
Ia menjelaskan, Resolusi DK PBB 2803 mengatur penghentian kekerasan di Gaza melalui sejumlah langkah, antara lain permintaan agar kelompok Hamas meletakkan senjata, penarikan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dari Gaza, pertukaran sandera, serta jaminan bahwa warga Gaza tidak dipaksa meninggalkan wilayahnya dan dapat kembali dari pengungsian.
Webinar yang diselenggarakan Aqsa Working Group (AWG) tersebut turut menghadirkan Ketua Presidium AWG M. Anshorullah, Anggota Presidium AWG Rifa Berliana, serta Motivator Annisa Theresia, dengan moderator Arina Islami.
Teguh menambahkan, setelah fase negative peace, tahapan selanjutnya adalah positive peace, yakni kondisi ketika Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan sebagai dua negara yang berdaulat.
“Dalam Dasasila Bandung hasil Konferensi Asia Afrika 1955, konsep ini dikenal sebagai peaceful coexistence,” jelasnya.
Lebih lanjut, Teguh menilai keputusan Presiden Prabowo masuk ke BoP juga dilandasi kepentingan nasional Indonesia, terutama dalam menjaga perdamaian dunia dan memperjuangkan kemerdekaan serta kedaulatan Palestina.
Ia menegaskan, Indonesia tidak sendirian dalam Board of Peace. Sejumlah negara Muslim turut bergabung, di antaranya Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Turki, Yordania, Maroko, Azerbaijan, Uzbekistan, hingga Kazakhstan. Dari 20 pemimpin negara yang hadir dalam peluncuran BoP di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026, sebanyak 13 di antaranya merupakan pemimpin negara Muslim.
Terkait pernyataan Presiden Prabowo yang akan mengevaluasi keanggotaan Indonesia di BoP jika lembaga tersebut tidak berjalan sesuai harapan, Teguh menilai hal tersebut sebagai sikap yang wajar dan tegas.
“Itu menunjukkan Indonesia tidak memberikan cek kosong kepada siapa pun. Evaluasi adalah bagian dari sikap politik luar negeri yang berdaulat,” katanya.
Pernyataan tersebut diketahui disampaikan Presiden Prabowo dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh pergerakan di Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Jumat (30/1/2026), sebagaimana diungkapkan mantan Ketua KPK Abraham Samad.
Sebagai penutup, Teguh juga mengingatkan bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina memiliki akar sejarah panjang dan telah menjadi bagian dari nurani bangsa Indonesia sejak lama.*
