KENDARIKINI.COM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kembali meraih UHC Award 2026 kategori Madya atas capaian Universal Health Coverage (UHC) sebesar 89,65 persen peserta aktif pada tahun 2025.
Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi Pemerintah Pusat atas komitmen Pemprov Sultra dalam menjamin akses layanan dan perlindungan kesehatan yang inklusif bagi masyarakat.
Penghargaan diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan diterima langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, pada acara Deklarasi dan Pencanangan UHC serta Penghargaan Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026.
Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan di Sulawesi Tenggara.
“Capaian ini merupakan wujud nyata semangat gotong royong dalam membangun masyarakat Sulawesi Tenggara yang maju, aman, sejahtera, dan religius,” ujarnya.
UHC Award merupakan penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah yang mampu menjamin kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di atas ambang batas yang ditetapkan Pemerintah Pusat, dengan tetap menjaga mutu layanan kesehatan bagi masyarakat.
Berdasarkan data per 1 Desember 2025, cakupan UHC Provinsi Sulawesi Tenggara tercatat mencapai 89,65 persen peserta aktif, atau sebanyak 2.553.935 peserta JKN. Dari jumlah tersebut, 602.806 peserta merupakan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2024, yang berada di angka 86,04 persen atau 2.430.237 peserta aktif, dengan jumlah peserta PBI APBD sebanyak 559.993 peserta.
Gubernur menegaskan komitmen Pemprov Sultra untuk terus meningkatkan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Ia menargetkan ke depan cakupan UHC peserta aktif dapat mencapai 95 persen, sehingga Sulawesi Tenggara dapat masuk dalam kategori UHC Utama.
Untuk mendukung target tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Sultra akan terus melakukan pembenahan dan pemutakhiran data kepesertaan BPJS Kesehatan agar lebih akurat dan terintegrasi. Pemprov Sultra juga berkomitmen menjalankan Program JKN secara berkelanjutan melalui penguatan partisipasi masyarakat, peningkatan literasi kesehatan, kemudahan akses layanan, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi dengan sektor swasta.
Namun demikian, Pemprov Sultra juga mengingatkan bahwa keberhasilan Program JKN tidak hanya bergantung pada pemerintah dan pemberi kerja. Keberlanjutan program ini sangat ditentukan oleh kesadaran masyarakat, khususnya peserta mandiri, untuk membayar iuran secara tertib demi menjaga manfaat perlindungan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.*
