Jika Terpilih di Pilkada Konawe, HADIR Komitmen Buat Birokrasi yang Baik untuk Pelayanan ke Masyarakat

KENDARIKINI.COM – Salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Konawe Harmin Ramba dan Dessy Indah Rahmat yang berakronim HADIR berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang baik untuk memberikan ke masyarakat, Senin 4 November 2024.

Harmin Ramba mengatakan bahwa sebelumnya birokrasi Kabupaten terkenal dengan ribet dan lamban dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

“Buruknya kinerja pemerintah daerah sebelum dilihat dari salah satu indikatornya, yakni birokrasi yang ribet dan lambat. Meskipun agenda reformasi birokrasi dilakukan, bahkan saat ini masuk dalam Perkantoran Konawe tersendiri, tetapi keadaan birokrasi kita masih jalan di tempat,” jelasnya.

Lanjutnya pihaknya menyebutkan beberapa penyebabnya diantaranya regulasi tumpang tindih.

“Lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah menyebabkan masing-masing berjalan sendiri dengan regulasi masing masing, tidak jarang karena ego sektoral ingin menonjolkan kerja instansinya sehingga mengabaikan kemudahan regulasi bagi masyarakat,” tambahnya.

Sambungnya orientasi kerja aparatur paradigma kapitalisme dalam reinveting government menjadikan daerah hanya sebatas regulator dan fasilitator.

“Pemerintah daerah menjadikan pelayanan kepada masyarakat tidak ubahnya seperti penjual kepada pembeli sehingga kerja aparatur pun lebih berorientasi pada duit,” ungkapnya.

“Semua kegiatan mau diukur dengan duit. Bahkan, sampai dikatakan kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah,” tambahnya.

Kemudian pihaknya menuturkan hal tersebut diperparah dengan keberadaan orang dalam saat melakukan perekrutan ASN, P3K dan honorer, sehingga menciptakan pegawai yang tak profesional dalam menjalankan tanggung jawabnya.

“Pola rekrutmen dilakukan karena adanya unsur kedekatan, bahkan mengakomodir titipan dari pihak tertentu sehingga birokrasi tidak lagi dilihat dari kebutuhan SDM yang melaksanakan tugas. Bahkan, banyak kasus SDM tersebut tidak mampu bekerja,” tuturnya.

Kemudian menurutnya birokrasi di Kabupaten Konawe saat ini bukanlah pelaksana teknis yang seharusnya bekerja tanpa ada kepentingan kekuasaan sedikit pun karena berorientasi pada pelayanan publik.

“Faktanya, birokrasi kita menjadi alat penguasa terpilih untuk mendukung agenda kerjanya. Bagi yang tidak mau beriringan akan diganti dengan yang lain, maka tidak mengherankan jika kita melihat bagaimana instansi pemerintah bekerja melayani kepentingan penguasa, bukan kepentingan rakyat,” ulasnya.

Pelayanan Optimal menurutnya dengan pelayanan dalam sistem di agama Islam.

“Dalam Islam, negara diwajibkan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat sebagai amanah dari Allah Taala. Pelayanan ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara makruf,” bebernya.

Ia menerangkan, Islam menjadikan relasi antara penguasa dan rakyat sebagai pelindung dan yang dilindungi.

“Pemimpin sebagai junnah atau (perisai), ia melindungi rakyatnya. Kewajiban penguasa sebagai pengurus dan pengayom rakyatnya, dan akan Allah mintai pertanggungjawaban di akhirat kelak,” terangnya.

Calon Bupati Konawe Nomor urut 3 itu membeberkan, pentingnya pelayanan yang berkualitas dalam Islam juga tercermin dalam prinsip-prinsipnya.

“Pertama, sederhana dalam prosedur, tidak berbelit belit, mempermudah masyarakat untuk memenuhi prosedur tersebut,” katanya.

Kedua, lanjutnya, cepat dalam pelayanan karena pola pikir SDM pelaksana adalah mereka hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Di sini pula nantinya birokrasi Islam akan sangat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Misalnya, jika saat ini dunia telah bergeser serba digital, maka pelayanan Public pun menggunakan teknologi dalam pelayanannya,” jelasnya.

Untuk itu pihaknya berkomitmen untuk menghadirkan birokrasi yang profesional memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Sistem rekrutmen yang transparan dan terbuka akan mendorong SDM berkualitas untuk terlibat. Selain itu, secara internal akan terus ada pelatihan untuk mendorong SDM memiliki kemampuan yang terus meningkat,” paparnya.

Terakhir ia menegaskan bahwa sistem administrasi di Kabupaten Konawe zaat ia menjabat sebagai Pj Bupati Konawe, telah banyak menghadirkan perubahan.

“Sekarang bagaimana masyarakat bisa merasakan, dan bagaimana menentukan pilihan pada 27 November mendatang, apakah mau meneruskan program kerja saya, atau mau kembali merasakan kesemrawutan administrasi di Pemda,” bebernya.

“27 November mendatang masyarakat punya hak pilih, silahkan menentukan pilihan, apakah ingin Konawe Kota Padi sejahtera adil makmur, aman dan nyaman, sudah pasti harus HADIR’ kan cinta di TPS,” tutupnya.*