KENDARIKINI.COM – Anti-Corruption Women’s Forum menyoroti dugaan penyimpangan pada proyek rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) di BPKH Wilayah XXII Kendari.
Lembaga tersebut menduga terdapat pola distribusi proyek yang tidak transparan dan berpotensi mengarah pada konflik kepentingan.
Direktur Eksekutif Anti-Corruption Women’s Forum, Sazkyha Pratiwi Sakir, menyebut indikasi itu perlu ditelusuri aparat penegak hukum.
Menurutnya, terdapat dugaan perusahaan tertentu memperoleh keuntungan melalui hubungan dengan oknum internal BPKH Kendari.
Sazkyha menilai kondisi tersebut berpotensi mengganggu prinsip persaingan sehat dalam pengelolaan proyek pemerintah.
Ia meminta audit menyeluruh dan peningkatan transparansi agar dugaan tersebut dapat dibuktikan secara objektif.
Sazkyha juga mengingatkan pengawasan proyek strategis harus diperkuat untuk mencegah potensi penyimpangan berulang.
Sementara itu, saat dikonfirmasi pada 4 Juli 2026, Ardikayasa membenarkan perusahaannya memiliki kontrak sebagai salah satu vendor PT SCM.
Namun, ia menegaskan tidak semua pekerjaan dikerjakan perusahaannya karena terdapat beberapa vendor pelaksana.
Ardikayasa juga mengakui dirinya berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di BPKH Wilayah XXII Kendari.
Meski demikian, ia menegaskan tidak tergabung sebagai pelaksana dalam vendor proyek yang dimaksud.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak BPKH Wilayah XXII Kendari terkait dugaan yang disampaikan Anti-Corruption Women’s Forum.*
