Oleh: Mirpans
Ada yang menarik dari ribut-ribut soal PT TMS di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana, Provinsi Sultra. Isu yang mestinya dibedah dengan kepala dingin, kini justru terasa semakin panas. Bukan hanya karena substansinya, tetapi juga karena cara sebagian pihak membawanya ke ruang publik.
Lalu muncul pertanyaan sederhana: benarkah ini murni soal tambang, atau sudah mulai bercampur dengan kepentingan politik?
Pertanyaan itu tentu tidak bisa dijawab hanya dengan prasangka. Tetapi juga tidak bisa dilarang untuk diajukan.
Sebab, ketika sebuah isu terus digoreng, narasi saling serang bermunculan, dan persoalan substansial justru tenggelam di balik kepentingan kelompok, publik wajar bertanya: sebenarnya apa yang sedang diperjuangkan?
Kalau memang untuk kepentingan masyarakat, mari bicara kepentingan masyarakat.
Bukan sekadar siapa yang paling keras mengkritik. Bukan pula siapa yang paling rajin membangun opini.
Masyarakat Kabaena tentu punya hak untuk mendapatkan penjelasan yang utuh. Mereka berhak tahu bagaimana aktivitas pertambangan berjalan, bagaimana pengawasannya, apa manfaatnya, dan apa risikonya.
Kalau ada dugaan pelanggaran, silakan dibuktikan. Kalau ada persoalan lingkungan, silakan diperiksa. Kalau ada masalah perizinan, silakan ditelusuri.
Jangan sampai semua itu berhenti pada tudingan.
Sebab, kritik tanpa dasar bisa menjadi fitnah, sementara pembelaan tanpa transparansi juga bisa menjadi masalah.
Di sinilah pemerintah seharusnya mengambil peran. Bukan ikut memperkeruh suasana, melainkan memberikan penjelasan yang terang.
Perusahaan juga tidak cukup hanya mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Kalau memang tidak ada persoalan, tunjukkan dasar dan buktinya. Transparansi adalah cara paling sederhana untuk menjawab kecurigaan.
Begitu pula dengan pihak-pihak yang terus menyuarakan kritik. Jangan hanya meminta keterbukaan dari orang lain, tetapi juga terbuka mengenai dasar kritik yang disampaikan.
Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan penonton dalam pertarungan kepentingan.
Adil Sejak Dalam Pikiran
Ada satu kalimat Pramoedya Ananta Toer dalam novel Bumi Manusia yang rasanya relevan untuk kita renungkan: “Adil sejak dalam pikiran.”
Kalimat itu bukan sekadar pemanis dalam tulisan. Ia mengingatkan bahwa keadilan seharusnya dimulai dari cara kita berpikir, sebelum diwujudkan dalam sikap dan tindakan.
Tetapi, kalau mau jujur, di Sultra ini belum terlihat semua pihak benar-benar menjalankan kaidah penambangan yang baik.
Yang satu bicara investasi. Yang lain bicara lingkungan. Ada yang bicara kesejahteraan masyarakat. Ada pula yang bicara penegakan hukum.
Semuanya terdengar benar.
Tetapi, apakah semuanya benar-benar dijalankan?
Sebab, penambangan yang baik bukan hanya soal bagaimana mineral dikeruk dari dalam tanah. Bukan pula sekadar soal berapa banyak investasi masuk dan berapa besar produksi meningkat.
Penambangan yang baik juga menyangkut bagaimana lingkungan dijaga, bagaimana masyarakat diperlakukan, bagaimana keselamatan diperhatikan, dan bagaimana kewajiban perusahaan dijalankan.
Jangan sampai kita hanya adil ketika membela kepentingan sendiri.
Ketika perusahaan disorot, kita bicara lingkungan. Ketika pemerintah dikritik, kita bicara investasi. Ketika masyarakat menyampaikan keluhan, kita bicara ketertiban.
Padahal, semua itu seharusnya bisa berjalan bersamaan.
Kalau memang ingin adil, maka jangan hanya mencari kesalahan pihak lain. Periksa juga cara kita sendiri dalam melihat persoalan.
Jangan hanya menuntut perusahaan transparan, tetapi pemerintah juga harus terbuka.
Jangan hanya menuntut masyarakat memahami investasi, tetapi perusahaan juga harus memahami hak masyarakat.
Dan jangan hanya menuntut penegakan hukum ketika pihak yang disorot adalah lawan politik.
Keadilan tidak boleh bergantung pada siapa yang sedang kita bela.
Kabaena Tidak Butuh Panggung Politik Baru
Karena yang dipertaruhkan bukan sekadar nama PT TMS. Bukan pula sekadar reputasi pejabat atau kelompok tertentu.
Yang dipertaruhkan adalah masa depan Kabaena.
Daerah ini tidak boleh terus-menerus menjadi tempat bertemunya kepentingan ekonomi, politik, dan kekuasaan, sementara masyarakat hanya menerima sisa-sisa perdebatan.
Kalau memang ada persoalan, selesaikan secara hukum.
Kalau memang ada pelanggaran, proses sesuai aturan.
Kalau memang tidak ada pelanggaran, jangan pula dipaksa menjadi terdakwa hanya karena tekanan opini.
Siapa bisa bantah kalau publik mulai mencium aroma politis dalam ribut-ribut ini?
Tentu, siapa pun boleh membantah. Tetapi bantahan yang paling kuat bukanlah dengan marah-marah, melainkan dengan membuka fakta.
Sebab, pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan pertunjukan.
Masyarakat membutuhkan kepastian.
Kepastian bahwa pertambangan berjalan sesuai aturan. Kepastian bahwa lingkungan tidak dikorbankan. Kepastian bahwa pemerintah menjalankan fungsi pengawasan. Dan kepastian bahwa setiap persoalan tidak diselesaikan berdasarkan siapa yang paling kuat pengaruhnya.
Kabaena tidak butuh panggung politik baru. Kabaena butuh masa depan yang jelas.
Maka, kalau benar ada masalah, mari fokus pada masalahnya.
Kalau benar ada pelanggaran, mari buktikan pelanggarannya.
Dan kalau memang tidak ada, mari hentikan kebiasaan menjadikan setiap persoalan sebagai bahan bakar pertarungan politik.
Sebab, daerah tidak akan maju hanya karena para elite pandai berdebat.
Daerah akan maju ketika kepentingan masyarakat benar-benar menjadi tujuan utama.*
