Mengenal Lebih Dekat “Muhammad Fajar Hasan” Berangkat dari Parlemen Mahasiswa Menuju Kursi Parlemen
Kendari – Muhamad Fajar Hasan terdengar kabar pihaknya bakal mencalonkan diri di Pilcaleg DPR RI 2024 dari daerah pemilihan Sulawesi Tenggara melalui Partai PDIP.
Berdasarkan keterangan Juru Bicara PDIP Sultra Agus Sana’a, Muhamad Fajar Hasan adalah salah satu figur dari delapan figur lainnya yang mengikuti penjaringan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPR RI daerah pemilihan Sultra.
Mungkin publik masih menimbulkan tanya tentang siapa orang ini yang balihonya terpampang di tengah-tengah kabupaten kota Sulawesi Tenggara.
Dikutip dari berbagai sumber Bung FH sapaan karibnya sejak Mahasiswa, Pemuda kelahiran Raha 4 Januari 1981 tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas Halu Oleo (UHO).
Selain itu Fajar Hasan juga tercatat sebagai Ketua Forum Mahasiswa Pascasarjana Sultra Jakarta Raya dan Ketua Harian Jaringan Indonesia (JARI) Kordinator Wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra).
Komisaris Utama PT. Tetap Merah Putih ini juga tercatat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Sultra.
Fajar Hasan juga kembali mendapatkan amanah menjadi Wakil Bendahara Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat Periode 2021-2026.
Tak hanya itu Fajar Hasan yang merupakan jebolan kader dan alumni Himpunan mahasiswa Islam (HmI) juga tercatat sebagai Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) dan Pengurus Pusat Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Kordinator Wilayah (Korwil) Sultra periode 2022-2027.
Pengusaha Muda ini juga getol menyuarakan dan mendukung Presiden Jokowi menggugat Uni Eropa terkait kebijakan penutupan keran ekspor nikel Indonesia di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body (DSB) World Trade Organization (WTO).
Terakhir Fajar Hasan juga tercatat sebagai Pengurus Badan Hubungan Legislatif Kadin Indonesia.
Selain itu terkait kabar majunya sebagai Bacaleg PDIP Muhammad Fajar Hasan belum memberikan komentar banyak.
“Intinya kita tunjukkan bahwa Pemuda dan Milenial juga bisa di Parlemen, selain itu Pemuda dan Milenial yang kami maksud yang tidak memiliki kekerabatan dengan pemilik kekuasaan,” ujarnya.***
