Pajak Mobil Dump Truk PT VDNI dan PT OSS Banyak yang Tidak Ada
KENDARIKINI.COM – Dalam kegiatan Literasi Keuangan dan Edukasi Statistik untuk Ekonomi Inklusif Menuju Sensus Ekonomi 2026 di Gedung Pola Bahteramas Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), yang juga hadir pihak Otoritas Jasa Keuangan Sultra, Rabu 13 Agustus 2025.
Dalam kegiatan tersebut, Wagub Sultra, Hugua, mengatakan Sulawesi Tenggara (Sultra) mau ada transfer daerah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sangat tergantung dari kinerja ekologi perusahaan pertambangan.
“DAU, DAK Sulawesi Tenggara mau ada transfer daerah itu sangat tergantung dari kinerja ekologi,” kata Wagub Sultra, Hugua, pada Selasa, 22 Juli 2025.
Menurut Hugua, DAU Sultra tergantung dari kinerja ekologi, karena pajak perusahaan pertambangan di Sulawesi Tenggara di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdaftar di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.
“Pertambangan kita terdaftar di Jakarta, sehingga DAUnya itu memperbesar Jakarta, karena memang perusahaan pertambangan di sini terdaftar pajaknya di bawah OJK terdaftar pajaknya di Jakarta, karena kantor pusatnya di Jakarta. Datang berusaha di sini orang-orangnya, tapi pajaknya memperbesar DKI Jakarta,” kata Hugua.
Dari hal tersebut, Wagub Sultra, Hugua pun mengharuskan ada cabang NPWP di Sulawesi Tenggara, sehingga NPWP perusahaan pertambangan terdaftar di Jakarta, tapi wajib pajak pengusaha perusahaan pertambangan terdaftar di Sulawesi Tenggara sehingga bayar pajak bukan di Jakarta, tapi di Sulawesi Tenggara.
“Sehingga mungkin besar kemungkinan kita ini harus cabang NPWP terdaftar di Jakarta, tapi pajaknya terdaftar di sini sehingga pajaknya harus bayar di sini,” katanya.
Hugua menegaskan penting cabang NPWP di Sulawesi Tenggara mengingat telah banyak PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park (VDNI) atau PT Obsidian Stainless Steel (OSS) membeli dan menjual jutaan kubik mineral logam (ore nikel) di Sulawesi Tenggara.
“Namum pajak yang diperoleh Pemrov Sultra yakni pajak Plat DT pada mobil, itupun banyak Plat DT pada Mobil yang tidak ada,” ungkapnya.
“Jadi inilah hal penting NPWP kita yang memang harus kita coba diskusikan, kalau pajaknya itu triliunan-triliunan, bukan 500 miliar, triliunan, karena berapa juta kubit ore (nikel) dipajaki di sini. Anda tahu apa yang kita dapatkan dari sebuah industrial park Virtue Dragon, pajak plat mobilnya, itupun juga banyak plat yang tidak ada,” tegas Hugua.
Untuk diketahui Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Cabang diberikan bagi tempat kegiatan usaha yang terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak yang tidak dapat menggunakan NPWP Pusat.(Faldi)*
