Jarak antara Istana dan Lumpur, Refleksi atas Bencana Sumatra

Ada pertanyaan mendasar yang mengusik hati ketika menyaksikan berita dan informasi bencana banjir bandang di Sumatra, mengapa Pemerintah pusat sering kali jauh dari realitas yang seharusnya mereka pahami tentang kondisi bencana secara presisi.

Presiden Prabowo menyatakan situasi terkendali. Laporan resmi menunjukkan bantuan tersalurkan. Rapat koordinasi berjalan rutin. Namun di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, sementara media sosial berseliweran informasi relawan dan Masyarakat korban memberikan informasi masih banyak warga masih terisolasi, menunggu pertolongan. yang menurut data Pemerintah pusat sudah tiba. Ini bukan soal niat buruk atau ketidakpedulian. Ini soal struktur komunikasi yang menciptakan jarak antara kebenaran dan kekuasaan.

Echo Chamber, Ketika Kekuasaan Mendengar Gaungnya Sendiri.
Dalam kajian komunikasi politik, kita mengenal istilah echo chamber, ruang gema dimana seseorang hanya mendengar informasi yang memperkuat keyakinannya. Bayangkan sebuah istana dimana setiap menteri membawa laporan yang terdengar serupa , Pak, semuanya berjalan baik. Tidak ada yang berani membawa kabar buruk, karena dalam logika birokrasi, membawa masalah berarti mengakui kegagalan.

Plato pernah memperingatkan dalam Republik nya tentang bahaya penguasa yang hidup dalam ilusi, terpisah dari kenyataan Rakyatnya. Dua ribu tahun kemudian, peringatan itu masih relevan. Presiden kita mungkin sungguh-sungguh percaya bahwa bantuan sudah tersalur, karena itulah yang dilaporkan kepadanya. Tapi keyakinan yang dibangun dari informasi yang cacat dari para menteri yang asal bapak senang ( ABS ) bukanlah kebijaksanaan itu adalah khayalan yang berbahaya.

Asimetri Informasi. Ketika Data Menjadi Layar, Bukan Jendela Para ilmuwan politik menyebut fenomena ini sebagai information asymmetry. ketimpangan informasi antara yang memberi dan yang menerima. Para menteri memiliki data mentah dari lapangan, tetapi yang sampai ke meja presiden adalah data yang sudah diolah, dirapikan, dan disesuaikan dengan harapan atasan.

Dalam tradisi birokrasi kita, menyampaikan kegagalan dianggap sebagai aib. Maka laporan pun dipoles, anggaplah 3 kecamatan , 15 desa belum terjangkau bantuan , menjadi istilah mayoritas wilayah sudah dan akan ditangani. Fakta adanya Korban kelaparan , menjadi istilah distribusi logistik sedang dioptimalkan. Bahasa halus ini bukan untuk melindungi korban, tetapi untuk melindungi pembuat laporan. Hasilnya fatal. Presiden membuat keputusan berdasarkan realitas versi Jakarta, sementara warga Sumatra hidup dalam realitas versi lumpur dan air. Kedua realitas ini tidak pernah bertemu, kecuali dalam konferensi pers yang penuh janji. Status darurat yang kondisinya seharusnya sudah menjadi bencana Nasional cuma dianggap bencana biasa saja.

Deforestasi dan Amnesia Kolektif. Yang lebih mengkhawatirkan adalah bagaimana kita melupakan akar masalah. Banjir bandang ini bukan semata takdir alam. Ini adalah konsekuensi logis dari penggundulan hutan selama puluhan tahun. Para ahli pemerhati lingkungan sudah memperingatkan, tetapi peringatan itu tenggelam dalam hiruk-pikuk narasi pembangunan ekonomi.

Sikap membiarkan segala sesuatu. Kita kehilangan kebijaksanaan itu. Hutan, yang seharusnya kita biarkan melakukan tugasnya menyerap air, kita ubah menjadi perkebunan. Lalu ketika air tidak terserap dan menjadi banjir, kita menyalahkan hujan.

Ini yang disebut cognitive capture dalam psikologi politik, ketika cara berpikir kita ditangkap, oleh satu paradigma hingga tidak mampu melihat alternatif. Selama bertahun-tahun, paradigma kita adalah hutan harus produktif secara ekonomi. Kini kita baru sadar, hutan paling produktif ketika dibiarkan menjadi hutan.

Jalan Keluar, Kerendahan Hati dan Kejujuran

Socrates mengajarkan bahwa kebijaksanaan dimulai dengan mengakui ketidaktahuan. Presiden perlu keberanian untuk berkata, mungkin laporan yang saya terima tidak lengkap. Para menteri perlu kejujuran untuk mengakui, Situasi di lapangan lebih buruk dari yang kami kira.

Secara praktis, sistem pelaporan bencana harus dirombak. Perlu mekanisme verifikasi independen yang tidak bergantung pada hierarki birokrasi. Presiden perlu mendengar langsung suara relawan, jurnalis, dan korban bukan hanya para pejabat yang takut kehilangan jabatan.

Dan yang paling mendesak kita harus berhenti berpura-pura bahwa masalah lingkungan adalah urusan nanti. Setiap pohon yang ditebang hari ini adalah banjir yang menunggu terjadi besok. Ini bukan retorika hijau, ini matematika sederhana: tanpa akar pohon, tanah tidak bisa menahan air.

Mendengar dari Kejauhan
Jarak geografis antara Jakarta dan Sumatra mungkin bisa dijembatani dengan pesawat dalam beberapa jam. Tapi jarak epistemologis jarak antara apa yang diyakini benar dan apa yang benar-benar terjadi jauh lebih sulit dijembatani.

Bencana Sumatra mengajarkan kita bahwa kekuasaan tanpa kebenaran adalah bencana itu sendiri. Dan kebenaran tidak pernah datang dengan sendirinya ke ruang kekuasaan di pusat pemerintahan. Ia harus dijemput, dengan kaki yang rela basah lumpur dan telinga yang benar-benar terbuka.
Wallahu a’lam bisshawab.*