Buka Rakorda Binwas, Gubernur Sultra Upaya Perkuat Integritas dan Sinkronisasi Pengawasan Daerah

KENDARIKINI.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, membuka Rapat Koordinasi Daerah Pembinaan dan Pengawasan (Rakorda Binwas) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang digelar di Phinisi Ballroom 1, Hotel Claro Kendari, pada Kamis (20/11/2025)
Dalam sambutannya, Gubernur menyebut bahwa keberadaan Inspektorat bukan hanya sebuah lembaga pengawasan intern pemerintah daerah, tetapi juga diharapkan sebagai pembina yang bijak, pengawas yang tegas, mitra strategis OPD, penjaga integritas yang tidak mudah goyah, dan sumber keteladanan etika dan profesionalisme.
“Inspektorat berperan memastikan bahwa setiap keputusan dibuat dengan benar, setiap program dilaksanakan secara bersih, dan setiap rupiah digunakan tepat sasaran serta memberi manfaat,” ujar Gubernur Sultra.
Lebih lanjut, Gubernur Andi Sumangerukka juga mengimbau kepada peserta rakorda agar meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), monitoring, controlling, surveillance for prevention (MCSP), manajemen risiko, serta pengawasan program prioritas nasional dan daerah.
“Mari kita wujudkan pemerintahan yang benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan hanya terlihat bekerja. Mari kita buktikan bahwa pengawasan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi tanggung jawab terhadap masa depan daerah kita,” pungkas Gubernur.
Pada kesempatan yang sama, Plt. Inspektur Daerah Sultra, Muhammad Haerun, berharap agar pengawasan dan pembinaan dapat berjalan sinkron antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta mampu memperkuat kolaborasi sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Rakorda ini diikuti oleh seluruh Kepala daerah dan Inspektur daerah dari 17 Kabupaten/Kota se-provinsi Sulawesi Tenggara, yang kemudian dirangkaikan dengan penandatangan komitmen bersama antara Inspektur Daerah Provinsi dengan para inspektur daerah kabupaten/kota. Dilakukan pula penyerahan penghargaan kepada pemerintah kabupaten/kota yang dinilai terbaik dalam menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).*













