Update Perkembangan Banjir di Jalur Trans Sulawesi Oheo Konut Senin 21 April 2025
KENDARIKINI.COM – Kapolres Konut AKBP Rico Fernanda melalui Kasubsi PIDM Sihumas Aipda Muhammad Ikbal menyampaikan update perkembangan banjir di Jalur Trans Sulawesi, Desa Sambandete, Kecamatan Oheo, Kabupaten Konut, Senin 21 April 2025.
Ikbal mengatakan secara umum personil terus melakukan monitoring, pengaturan dan pengamanan di lokasi banjir.
“Secara umum sampai saat situasi relatif kondusif terkendali,” katanya.
Lanjutnya adapun situasi terkini Terjadi Luapan Air Sungai Lalindu sehingga mengakibatkan air menggenangi badan Jalan Poros Trans Sulawesi sepanjang kurang lebih 150 meter.
“Dengan ketinggian air bervariasi berkisaran dari ± 20 cm, sampai dengan 110 cm, genangan air di permukaan jalan dan saat ini debit air belum surut,” ungkapnya.
Sambungnya hntuk perlintasan kendaraan roda 2 (dua) masih di akses menggunakan jasa rakit yang di sediakan masyarakat setempat dengan tarif bervariasi sekitar Rp. 50.000 sampai dengan Rp 100.000/ unit.
“Untuk perlintasan kendaraan roda 4 ( empat) jenis Avansa dan sejenisnya masih menggunakan jasa Rakit/pincara dengan tarif sekitar ± Rp 300.000 s/d Rp 500.000, dan disesuaikan dengan berat muatannya dan sebagian R4 menggunakan Jasa tracktor John deere untuk menarik kendaraan R4,dengan tarif ± Rp 200.000 sedangkan Untuk kendaraan R4 jenis Hilux/ Strada Triton Double cabin dan Truck R10 dan R6 saat ini masih dapat melintasi genangan air,” bebernya.
Pihaknya juga menyampaikan bahwa untuk saat ini arus lalu lintas masih berjalan aman, lancar dan sudah tidak ada Antrian kendaraan sepanjang jalan trans Sulawesi, baik Rods Empat dan Roda Enam ataupun Roda Sepuluh dari arah Asera – Wiwirano maupun sebaliknya.
“Untuk saat ini juga masih ada sebagian kendaraan Roda Enam dan Roda Empat yang masih parkir di bahu jalan baik dari arah Kendari maupun dari arah wiwirano, namun tidak menghalangi Arus lalu lintas yang melintas,” pungkasnya.
Sampai berita ini diterbitkan giat masyarakat masih berjalan aman dan lancar hanya perlunya pengawasan dengan potensi kerawanan kamtibmas dan tidak rebutan antrian antara rakit warga dan rakit Pemda.*
