4 Orang Jadi Korban Jual Beli Tanah dengan Modus Kwitansi di Kendari, Ditreskrimum Polda Sultra Diminta Ulang Prestasi
KENDARIKINI.COM – Aliansi Mahasiswa Pemerhati Hukum (AMPH) Sulawesi Tenggara mengungkapkan setidaknya ada 4 (Empat) korban mafia tanah dengan modus kwitansi yang sementara bergulir di Ditreskrimum Polda Sultra, Senin 24 Februari 2025.
Ketua AMPH Sultra, Ibrahim mengatakan bahwa berdasarkan yang pihaknya himpun bahwa ada 4 korban mafia tanah dengan modus kwitansi yang sementara bergulir di Ditreskrimum Polda Sultra.
“Jadi modus mafia tanah ini berdasarkan informasi yang kami himpun dengan cara menjual objek tanah yang sama kepada para calon korban, usai calon korban membeli hanya diberikan kwitansi, karena tanah yang dibeli juga dicicil, namun saat pelunasan, surat-surat tanah tidak kunjung diberikan kepada calon korban, hanya disampaikan bahwa tanah kavling tersebut double user, lalu dilakukan pengembalian uang, tapi sampai dilaporkan, pihak perusahaan belum melunasi kepada korban,” jelas Alumni Hukum UHO.
Lanjut Ibrahim menuturkan bahwa pihaknya juga mendapatkan informasi bahwa dari 4 Laporan yang sudah masuk, ada 1 Perkara sudah sidik dan 3 sudah lidik.
“Kita minta Ditreskrimum Polda Sultra untuk serius mengusut perkara ini, pasalnya bukan hanya satu saja korbannya, bisa saja ketika resmi diumumkan ke publik seperti prestasi Ditreskrimum Polda Sultra yang pada November 2024 mengungkap mafia tanah, dan ini dapat menyebabkan korban-korban lainnya melaporkan lagi,” beber pentolan aktivis HmI.
“Kita minta Ditreskrimum Polda Sultra untuk segera menetapkan tersangka dalam perkara ini, siapa-siapa saja pihak yang terlibat maka harus ditersangkakan,” tambahnya.
Terkait hal tersebut Dirkrimum Polda Sultra Kombes Pol Dodi Ruyatman membenarkan persoalan tersebut.
“Terkait yang ini terlapor sudah mengembalikan sebagian uang pelapor, dan perkaranya masih Lidik,” kata Dodi saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp saat ditanyakan perihal perkembangan salah satu laporan kasus tanah.
Sambungnya saat dikonfirmasi pada 10 Februari 2025, pihaknya juga menyampaikan bahwa terdapat 4 Laporan.
“Ada 4 laporan, 1 perkara sudah sidik dan yang 3 masih lidik,” tambahnya.
Selain itu saat ditanyakan terkait apakah terduga pelaku sudah ditersangkakan dalam perkara ini dan kabar penangguhan penahanan, Dodi hanya membaca pesan WhatsApp wartawan media ini.
Sementara itu dikutip dari Sultranesia.com PT ASI melalui Bendahara perusahaan, AES membantah tuduhan penipuan dan menyebut pihaknya juga mengalami kendala dengan pemilik lahan.
“Kalau untuk penipuan, perusahaan pun kadang ditipu sama pemilik lahan. Memang itu salah satu kewajiban user untuk mengeluh terkait permasalahan. Jadi tergantung individu-individunya mau bagaimana menyelesaikan,” ujarnya.
la menegaskan perusahaan tidak menghindar dari tanggung jawab dan selalu terbuka terhadap penyelesaian masalah.
“Kita selalu bertanggung jawab, bahkan saya pun sebagai bendahara, saya selalu merespons. Saya tidak pernah memblokir nomor-nomor user. Bisa ditanya sendiri,” tegasnya.
Ia juga memastikan bahwa dirinya kooperatif dalam proses hukum.
“Tetap saya datang ke polisi. Dalam penyidikan, saya nyatakan, saya bertanda tangan, dan saya serahkan ke pihak berwajib bagaimana mediasinya, bagaimana jalan keluarnya,” imbuhnya.
Namun, pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan. Jika perusahaan bertanggung jawab, mengapa masih banyak korban yang merasa dirugikan?
Hingga berita ini diterbitkan, wartawan telah mencoba menghubungi Direktur PT ASI KE, namun belum mendapatkan respons.
