OPINI: Urat Nadi di Abeli Benuanirae Rusak, Potret Ketimpangan Pembangunan Kota Kendari

Kondisi infrastruktur jalan poros penghubung Kelurahan Abeli dan Kelurahan Benuanirae di Kecamatan Abeli, Kota Kendari, patut menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Kendari. Jalan tersebut, khususnya di ruas Jalan Konawe Lorong Puskesmas Abeli, saat ini dalam keadaan rusak dan bahkan tidak layak dilalui.

Kondisi jalan itu, Menurutnya merupakan akses vital yang digunakan masyarakat setiap hari, baik untuk menuju fasilitas pendidikan, kesehatan, pasar, maupun aktivitas ekonomi lainnya.

Selain itu kerusakan jalan mengakibatkan mobilitas warga terganggu, menimbulkan potensi kecelakaan lalu lintas, dan memperlambat perputaran roda ekonomi masyarakat. Ironisnya, sapaan Chute itu bilang, hingga kini belum terlihat adanya langkah nyata dari Pemerintah Kota Kendari untuk melakukan perbaikan yang memadai, padahal alokasi anggaran infrastruktur setiap tahunnya cukup besar dan seharusnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Perhatian pemerintah Kota lebih terkesan banyak tersedot pada proyek-proyek pusat kota, sementara daerah penyangga seperti Abeli justru dianaktirikan.

Pemkot Kendari dan DPRD dalam hal ini Khususnya Dapil Abeli-poasia dan Nambo semestinya hadir dengan kebijakan hingga aspirasi pembangunan yang merata dan berkeadilan, bukan hanya fokus pada wilayah yang dianggap etalase kota maupun basis secara keuntungan politik para wakil rakyat.

Jalan poros Abeli –Benuanirae adalah urat nadi masyarakat di wilayah timur Kendari, sehingga kerusakannya sama saja menghambat pelayanan publik, termasuk akses menuju Puskesmas Abeli yang menjadi fasilitas kesehatan utama warga.

Kondisi jalan poros penghubung Kelurahan Abeli dan Kelurahan Benuanirae di Kecamatan khususnya di ruas Jalan Konawe Lorong Puskesmas Abeli, saat ini berada dalam kondisi rusak parah. Aspal yang terkelupas, lubang besar di beberapa titik, hingga badan jalan yang tergenang air saat hujan menjadi pemandangan sehari-hari.

Kerusakan ini menimbulkan dampak serius seperti Keselamatan warga terancam, Jalan berlubang menyebabkan risiko tinggi kecelakaan. Akses kesehatan terganggu, sebab Jalan ini merupakan jalur utama menuju Puskesmas Abeli. Kerusakan jalan dapat memperlambat mobilisasi pasien, termasuk pelayanan gawat darurat.

Aktivitas ekonomi tersendat, Banyak warga menggantungkan hidupnya pada aktivitas perdagangan, pertanian, dan jasa. Jalan rusak memperlambat distribusi barang dan meningkatkan biaya transportasi.

Ketimpangan pembangunan bahwa anggaran infrastruktur Kota Kendari tiap tahun mencapai ratusan miliar rupiah, tetapi wilayah Abeli yang juga bagian integral kota seolah olah dianaktirikan karena perbaikan jalan lebih difokuskan di pusat kota.

Minimnya prioritas pembangunan merata. Menurutnya, Jalan poros Abeli Benuanirae bukan hanya jalur lokal, tetapi urat nadi transportasi ribuan warga di Kecamatan Abeli. Pemerintah Kota Kendari seolah lebih menitikberatkan pada pembangunan estetika kota seperti taman, trotoar, pusat kota, ketimbang infrastruktur dasar di wilayah penyangga.

Kondisi jalan disana tentu salah satunya kurangnya pemeliharaan rutin, Jalan rusak di Abeli bukan fenomena baru. Kerusakan sudah terjadi bertahun-tahun, tetapi dibiarkan hingga makin parah. Hal ini menunjukkan absennya program pemeliharaan jalan berkala.

Dengan demikian, ia mengklaim bahwa Kerusakan jalan di Kelurahan Abeli dan Benuanirae, khususnya ruas Jalan Konawe Lorong Puskesmas Abeli, adalah potret nyata ketimpangan pembangunan di Kota Kendari. Sebab kata itu, Pemerintah tidak boleh hanya mengejar proyek mercusuar di pusat kota, sementara kebutuhan mendasar masyarakat di kecamatan penyangga diabaikan.

Kondisinya kan sudah jelas, tentu solusinya adalah perbaikan darurat, rekonstruksi menyeluruh, drainase memadai, dan pemeliharaan rutin. Tinggal bagaimana komitmen Pemerintah untuk benar-benar menjadikan masalah ini sebagai prioritas.

Jika langkah nyata tidak segera diambil, maka dampaknya bukan hanya pada kerusakan infrastruktur, tetapi juga pada hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah kota.*