Inflasi Daerah Jadi Perhatian Pemprov Sultra
KENDARIKINI.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembahasan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Kegiatan ini diselenggarakan secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (25/8/2025) dan diikuti oleh seluruh pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia.
Rakor dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri RI, Tomsi Tohir. Hadir pula sejumlah perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta Bulog. Dari lingkup Pemprov Sultra, kegiatan ini diikuti di Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Sultra oleh Sekretaris Daerah Sultra, Kepala Biro Perekonomian, perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bulog, Inspektorat, BPS, serta OPD teknis terkait lainnya.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan bahwa pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya kewajiban pemerintah pusat. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan semua pihak terkait sangat penting untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, terutama komoditas pangan strategis yang masih mengalami fluktuasi.
“Masalah inflasi ini bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Pusat, tetapi tanggung jawab kolektif kita semua. Oleh karena itu, koordinasi dan sinergi lintas sektor harus terus diperkuat,” tegasnya.
Tomsi menyampaikan bahwa jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras pada minggu ketiga Agustus 2025 bertambah dibanding minggu sebelumnya. Pada minggu kedua, kenaikan harga beras tercatat di 193 kabupaten/kota, meningkat menjadi 200 kabupaten/kota pada minggu ketiga. Meski demikian, jumlah daerah dengan penurunan harga beras juga bertambah, dari 50 menjadi 54 kabupaten/kota.
Ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Berdasarkan data Bulog, sekitar 50 persen keberhasilan penyaluran SPHP merupakan hasil kolaborasi Pemda, selain dukungan dari kementerian dan lembaga terkait. Dukungan tersebut diwujudkan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) maupun pemanfaatan outlet milik pemerintah daerah.
“Tolong pastikan operasi pasar atau SPHP ini bisa sampai ke desa atau kelurahan, tidak hanya sebatas di kecamatan,” imbau Tomsi.
Selain itu, ia mendorong agar Bulog melibatkan pemerintah daerah dalam membantu pedagang kecil yang kesulitan mengakses aplikasi Klik SPHP. Menurutnya, masih banyak kendala teknis di lapangan, seperti keterbatasan jaringan internet serta keterbatasan pedagang kecil dalam menggunakan smartphone atau aplikasi digital. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pembelian oleh pengecer difasilitasi pula secara manual dengan sejumlah ketentuan yang memudahkan.
Lebih lanjut, Tomsi mengusulkan agar pemerintah daerah juga dilibatkan sebagai penanggung jawab atau Person in Charge (PIC) penyaluran SPHP di tingkat kecamatan. Ia menilai, meski Bulog sudah menempatkan PIC di pasar, keterbatasan jumlah personel di lapangan membuat keterlibatan Pemda menjadi sangat penting.
“Untuk teman-teman pemerintah daerah, saya minta kita sama-sama jemput bola. Kalau Bulog belum menghubungi, kita yang menghubungi Bulog,” tegasnya.
Berdasarkan laporan BPS, pada minggu ketiga Agustus 2025 tercatat 14 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), 23 provinsi mengalami penurunan, sementara 1 provinsi relatif stabil. Komoditas utama yang memicu kenaikan harga antara lain cabai merah, bawang merah, dan beras di wilayah Pulau Jawa dan Sumatera. Adapun di luar Jawa dan Sumatera, kenaikan IPH didorong oleh cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah.
Rakor juga membahas sejumlah langkah konkret yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk menjaga kestabilan harga pangan. Antara lain dengan memperkuat koordinasi dan konsolidasi dengan pihak terkait, mengintensifkan operasi pasar, memantau stok dan distribusi bahan pangan strategis, serta menggencarkan gerakan tanam pangan cepat panen di wilayah masing-masing.
Mengakhiri arahannya, Tomsi mengingatkan bahwa kerja sama dan kebersamaan berbagai pihak adalah kunci keberhasilan dalam menekan laju inflasi. “Kita harus terus berjuang sekeras-kerasnya. Teman-teman Bulog, jangan lelah, mari kita bersama-sama menjaga kestabilan harga untuk masyarakat,” pungkasnya.*