Minim APBD Jadi Sebab Wabup Kolut Tolak Sewa 65 Unit Mobil Dinas
KENDARIKINI.COM – Wakil Bupati (Wabup) Kolaka Utara (Kolut), Jumarding, menolak program penyewaan 65 unit kendaraan dinas untuk pejabat hingga kepala desa, Senin, 29 September 2025.
Program pengadaan mobil dinas itu berasal dari sekretariat daerah melalui surat resmi kepada pihak penyedia jasa Astra Rent a Car (Trac) PT Serasi Autoraya (Sera).
Di dalam rincian surat pengajuan, jenis kendaraan yang disiapkan antara lain Toyota Rush, Veloz, Innova Zenix, hingga Fortuner. Total biaya sewa untuk 65 unit mencapai Rp1,7 miliar (1.741.200.000) dalam jangka waktu tiga bulan.
Menurutnya ia baru ketahui progam tersebut pasca ramai dibicarakan di masyarakat luas.
“Saya baru mengetahui program sewa kendaraan itu setelah ramai diperbincangkan masyarakat. Itu tidak pernah didiskusikan dengan saya sebagai wakil bupati,” ungkap Jumarding, pada hari Senin, 29 September 2025.
Jumarding, menjelaskan untuk program itu bahkan tidak sesuai kondisi keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 Kolut.
Ia menyebut APBD Kolut 2024 tercatat Rp1,03 triliun. Namun, pada 2025 turun menjadi Rp910 miliar, dan rancangan 2026 lebih rendah lagi, Rp704 miliar. Penurunan APBD sebagai peringatan keras agar belanja daerah benar-benar fokus pada prioritas rakyat.
“Kalau dihitung lima tahun, jelas ini menghambur-hamburkan uang rakyat. Masih banyak kebutuhan publik yang jauh lebih mendesak,” jelasnya.
Menurutnya, pengadaan semacam itu harus melalui proses terbuka, bukan penunjukan langsung, karena rawan mark-up dan gratifikasi.
Polemik sewa kendaraan menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kolut. Dan penggunaan anggaran publik mesti berpihak pada masyarakat, bukan sekadar memenuhi gengsi pejabat.
Wabup Kolut, Jumarding, menegaskan anggaran sebesar itu seharusnya dipakai untuk memperbaiki jalan, membangun fasilitas kesehatan untuk menunjang pendidikan. Subsidi untuk petani dan nelayan juga masih sangat dibutuhkan dibanding kendaraan dinas baru.
“Masyarakat Kolaka Utara tidak butuh pejabat yang bersembunyi di balik mobil mewah. Yang dibutuhkan adalah pelayanan dan kepedulian nyata,” pungkasnya.(Faldi)*
