Abdul Azis Hadiri Retret dengan Semangat untuk Kemajuan Koltim
KENDARIKINI.COM – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan bahwa secara hukum, tidak ada sanksi bagi kepala daerah yang absen dalam retret di Akademi Militer Magelang. Konsekuensi ketidakhadiran lebih bersifat internal dari pihak kepanitiaan.
“Sanksi itu lebih kepada aturan dari kepanitiaan. Dalam undang-undang, tidak ada konsekuensi hukum bagi yang tidak hadir,” ujar Bima Arya di Media Center Magelang Retreat, Jumat 21 Februari 2025.
Dari total peserta yang diundang, tercatat 55 kepala daerah tidak hadir. Namun, enam di antaranya telah mengirimkan surat izin kepada panitia.
“Dari enam kepala daerah yang mengirim surat izin, lima di antaranya berhalangan hadir karena alasan kesehatan, sementara satu lainnya memiliki acara keluarga yang tidak bisa ditinggalkan,” jelas Bima.
Ia menambahkan bahwa alasan ketidakhadiran tersebut dapat dimaklumi karena menyangkut faktor kemanusiaan.
Namun, masih ada 49 kepala daerah yang sama sekali tidak memberikan konfirmasi terkait ketidakhadiran mereka. Saat ini, panitia masih menunggu kejelasan dari pihak terkait, termasuk kemungkinan adanya keterlambatan hadir.
“Kami masih menunggu konfirmasi dari 49 kepala daerah ini. Bisa saja mereka terlambat atau ada faktor lain yang menghambat kehadiran mereka,” lanjutnya.
Bima Arya menekankan bahwa retret ini memiliki peran strategis dalam menyelaraskan program pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Acara ini sangat penting untuk memastikan sinkronisasi program pusat dan daerah. Oleh karena itu, bagi kepala daerah yang tidak bisa hadir, kami meminta mereka mengirimkan wakilnya untuk mengikuti rangkaian acara di Magelang,” tegasnya.
Di sisi lain, Bupati Kolaka Timur, Abd Azis, tetap hadir dalam retret ini dengan penuh semangat. Menurutnya, keikutsertaannya bukan sekadar kewajiban formal, tetapi juga bentuk komitmen untuk kemajuan daerah yang dipimpinnya.
“Saya mengikuti retret ini dengan semangat tinggi karena saya yakin kegiatan ini akan membawa manfaat besar bagi pembangunan daerah, khususnya dalam penyelarasan program dengan pemerintah pusat,” ujar Abd Azis.
Ia menambahkan bahwa melalui forum seperti ini, kepala daerah dapat berbagi pengalaman, belajar dari daerah lain, dan mencari solusi bersama untuk tantangan pembangunan yang dihadapi.*
