Pemprov Sultra Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah
KENDARIKINI.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang secara rutin diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setiap hari Senin secara virtual, pada Senin (14/7/2025). Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri RI, Tomsi Tohir, dan diikuti oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Dari lingkup Pemprov Sultra, kegiatan ini diikuti dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi.
Turut hadir dalam rakor tersebut jajaran Pemprov Sultra, antara lain Asisten II Setda, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Biro Perekonomian, Sekretaris Dinas ESDM, serta perwakilan dari BPS, Bulog, Inspektorat, dan sejumlah OPD terkait lainnya.
Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menyampaikan perkembangan kondisi inflasi di berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Ia menyebut bahwa beberapa daerah seperti Papua Selatan, Bali, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, DIY, dan NTB mengalami tekanan inflasi yang perlu diantisipasi secara serius. Beberapa kabupaten dengan tingkat inflasi tertinggi termasuk Luwu, Timur Tengah Selatan, Konawe, dan Kolaka, diminta untuk mengecek secara rinci komoditas penyebab inflasi dan memperkuat koordinasi antarwilayah.
“Untuk kepala daerah, saya minta panggil BPS-nya, cek apa barang yang menyumbang kenaikan harga. Kalau sudah diingatkan berkali-kali tapi masih juga tinggi, maka harus dievaluasi kinerja dinas terkait, apakah mereka masih mampu mengelola situasi ini atau tidak,” tegas Tomsi.
Dari hasil pemantauan nasional terhadap 150 pemerintah daerah, tercatat sebanyak 99 daerah memiliki angka inflasi di atas rata-rata nasional. Kabupaten Konawe, misalnya, mencatatkan angka 3,88 persen, Timur Tengah Selatan 3,92 persen, hingga Kabupaten Banggai mencapai 4,00 persen. Sekjen juga mengingatkan agar implementasi sembilan langkah pengendalian inflasi yang telah ditetapkan benar-benar dijalankan secara konsisten.
Ia mengungkapkan bahwa dari 552 kabupaten/kota yang seharusnya melakukan pemantauan stok dan harga, baru 343 yang melakukannya. Sementara, hanya 204 daerah yang aktif menjaga pasokan bahan pokok dan 226 daerah yang melaksanakan gerakan menanam. “Ini menunjukkan bahwa sebagian besar masih bekerja secara konvensional dan belum maksimal dalam penanganan inflasi,” ucapnya.
Adapun data perkembangan harga pangan menunjukkan peningkatan signifikan pada beberapa komoditas. Berdasarkan pencatatan SP2KP per 11 Juli 2025, tiga komoditas utama yang terus mengalami kenaikan pada minggu pertama dan kedua Juli adalah bawang merah, cabai rawit, dan beras. Bawang merah mengalami kenaikan di 260 daerah, cabai rawit di 250 daerah, dan beras di 178 daerah kabupaten/kota.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, melaporkan bahwa pada minggu kedua Juli 2025, sebanyak 35 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sementara hanya 2 provinsi mengalami penurunan, dan 1 provinsi relatif stabil. Komoditas penyumbang terbesar IPH adalah cabai rawit, bawang merah, dan beras.
Disebutkan pula, salah satu daerah dengan kenaikan IPH tertinggi berada di Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni Kabupaten Buton Selatan dengan perubahan IPH sebesar 2,95 persen. Komoditas penyumbangnya adalah beras dan bawang merah. Di luar Jawa dan Sumatera, kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Kupang sebesar 4,21 persen.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog, Mayjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa masyarakat yang terlibat dalam aktivitas judi online (judol) maupun terorisme tidak diperkenankan menerima bantuan pangan. “Saya peringatkan agar didata dan dicek ulang. Jika ada penerima manfaat yang terlibat judol atau kegiatan radikal, maka harus segera dicoret dari daftar,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa Bulog mendapat penugasan untuk menyalurkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras per keluarga per bulan pada periode Juni dan Juli 2025, sehingga total bantuan mencapai 20 kilogram per KPM. Untuk mendukung efektivitas distribusi, Bulog mengembangkan aplikasi pelacak distribusi beras berbasis sistem real-time, yang terintegrasi dengan mitra transporter.
“Karena data penerima sudah by name, by address, maka distribusinya bisa kami lacak. Kami juga menandatangani kontrak kerja dengan transporter yang wajib mengantar langsung ke titik distribusi dengan pengawalan dari aparat daerah,” tambah Rizal.
Melalui rakor ini, Sekjen Kemendagri kembali menegaskan bahwa pengendalian inflasi adalah tanggung jawab kolektif antar-instansi, dan menuntut tindakan konkret dari seluruh kepala daerah dan jajarannya dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok masyarakat.*