Kemenkopolkam Gelar Seminar Nasional Literasi Digital Merawat Demokrasi, Menangkal Disinformasi di Sultra
KENDARIKINI.COM – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) Republik Indonesia (RI) melalui Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk “Literasi Digital Merawat Demokrasi, Menangkal Disinformasi” di Claro Hotel Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis, 2 Oktober 2025.
Seminar ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan literasi digital antarlembaga pemerintah dan akademisi, merumuskan rekomendasi strategis guna menangkal disinformasi, serta mendorong kolaborasi multipihak untuk membangun ekosistem media yang bertanggung jawab. Kegiatan ini juga bertujuan memperkuat kapasitas kelembagaan dan komunitas dalam edukasi digital.
Acara ini dipimpin dan dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi, Marsda TNI Eko D. Indarto.
Dalam sambutannya, Deputi Eko D. Indarto menegaskan bahwa literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, memahami etika bermedia, menjaga keamanan digital, dan membangun kesadaran kolektif untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat.
“Era digital membawa peluang besar sekaligus tantangan serius. Teknologi informasi mempermudah akses, mempercepat pertukaran pengetahuan, dan memperluas partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Namun, arus informasi yang deras sering kali bercampur dengan disinformasi, misinformasi, dan hoaks yang dapat memecah belah masyarakat, menurunkan kualitas demokrasi, bahkan mengganggu stabilitas politik dan keamanan,” ujar Deputi Eko D. Indarto saat membawakan sambutan pada hari Kamis, 2 Oktober 2025 dalam acara seminar sasional bertajuk “Literasi Digital Merawat Demokrasi, Menangkal Disinformasi” di Claro Hotel Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Ia menambahkan bahwa seminar ini sejalan dengan visi Presiden dan Kemenko Polkam untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.
“Literasi digital yang kuat akan membentuk masyarakat cerdas, kritis, dan berintegritas, yang tidak mudah terprovokasi oleh informasi menyesatkan serta mampu berdialog secara dewasa di tengah dinamika global era _post-truth_,” tambahnya.
Para narasumber menyoroti tantangan utama dalam membangun komunikasi publik yang efektif di era post-truth, strategi meningkatkan literasi digital secara nasional, cara menghadapi disinformasi, serta pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan akademisi untuk mencegah kejahatan siber.
Para narasumber menyoroti tantangan utama dalam membangun komunikasi publik yang efektif di era post-truth, strategi meningkatkan literasi digital secara nasional, cara menghadapi disinformasi, serta pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan akademisi untuk mencegah kejahatan siber.
Dalam sesi diskusi, peserta menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor, melibatkan pemerintah, akademisi, media, dan masyarakat sipil, untuk melawan hoaks dan disinformasi. Mereka juga mendorong langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan literasi digital guna mengurangi dampak isu SARA dan politik identitas di media sosial, serta regulasi yang efektif namun tetap menjaga ruang demokrasi digital.
Acara ini merupakan bagian dari upaya Kemenko Polkam untuk mewujudkan kolaborasi lintas sektoral yang berkesinambungan. Kolaborasi ini melibatkan pemerintah sebagai pembuat kebijakan, akademisi sebagai penghasil gagasan ilmiah, media sebagai pengelola arus informasi, komunitas sebagai penggerak akar rumput, dan sektor swasta sebagai penyedia teknologi untuk memperkuat ekosistem literasi digital menuju Indonesia cerdas.(Faldi)*
