Kepsek di Mubar Diduga Bully Siswa, Jubir Sultra Desak Dikbud Lakukan Pencopotan

KENDARIKINI.COM – Sejumlah mahasiswa yang menamakan diri Juru Bicara Rakyat Sulawesi Tenggara menggelar aksi demonstrasi di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sulawesi Tenggara, Kamis 2 Oktober 2025.

Aksi tersebut menyoroti dugaan perundungan (bullying) yang dilakukan Plt Kepala Sekolah SMAN 1 Wadaga, Asma Tifa, terhadap salah satu siswanya pada Sabtu 27 September 2025 lalu.

Dalam orasinya, kordinator aksi, Rahmat Afandam menilai tindakan Asma Tifa tidak mencerminkan perilaku seorang pendidik. Ia juga mengungkapkan bahwa Asma Tifa pernah tersandung polemik serupa saat masih menjabat Kepala Sekolah SMAN 1 Kontunaga.

“Saat itu dia (Asma Tifa) memindahkan dana BOS ke rekening pribadinya dan menciptakan suasana sekolah yang tidak harmonis hingga berujung aksi demo siswa dan mogok belajar. Akhirnya ia dicopot dari jabatan Kepsek SMAN 1 Kontunaga. Hari ini, dia berulah lagi di SMAN 1 Wadaga,” ujar Rahmat.

Sementara itu, koordinator aksi lainnya, Batmin Munazad, menegaskan bahwa secara regulasi Asma Tifa tidak lagi memenuhi syarat untuk diangkat sebagai kepala sekolah.

“Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, salah satu syaratnya adalah tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang atau berat. Maka kami menolak keras Asma Tifa memimpin sekolah manapun,” tegas Batmin.

Meski berupaya menemui Kadis Dikbud Sultra, massa hanya diterima oleh Kabid SMA, Ila Nasrah; Kabid GTK, Husrin; serta Kepala Cabang Dinas (KCD) Muna Barat–Buton Tengah, La Ose.

Kabid GTK, Husrin, menyampaikan bahwa Kadis Dikbud, Aris Badara, telah memerintahkan investigasi terkait persoalan ini.

“Pak Kadis sudah memerintahkan KCD melakukan investigasi menyeluruh. Setelah laporan diterima, baru akan diputuskan langkah selanjutnya,” kata Husrin.

Usai berunjuk rasa di Dikbud, mahasiswa melanjutkan aksinya di Kantor Gubernur Sultra. Mereka menuntut pertanggungjawaban Sekda Sultra, Kadis Pendidikan, serta Dewan Pengawas terkait proses pengangkatan Asma Tifa.

“Salah satu tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah adalah sekda, disamping Kadis dan Dewan pendidikan. Karna itu kita perlu pertanggungjawaban sekda,” lanjutnya.

“Seolah-olah kita kekurangan pendidik profesional, padahal sebenarnya surplus. Makanya kita perlu tahu siapa yang merekomendasikan ibu ini,” tutur Batmin.

Namun, karena pejabat tinggi tidak berada di tempat, massa hanya ditemui Plh Biro Hukum dan HAM. Ia berjanji akan menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada pimpinan.

Tak puas dengan jawaban pemerintah, Juru Bicara Rakyat Sultra memastikan akan kembali menggelar aksi serupa pada Senin mendatang.(Amin)*