Hukum

Aktivitas Usaha Kampung Bakau Disoal Beberapa Lembaga Masyarakat, DPRD Kota Kendari: Sudah Sering Diperingatkan

KENDARI – Salah satu usaha yang kini menjadi primadona di Kota Kendari adalah Kampung Bakau, rasanya tak lengkap ke Kota Kendari kalau tak singgah ke tempat tersebut, Kamis 25 November 2021.

Namun belakangan usaha tersebut mendapatkan protes dari sejumlah lembaga masyarakat, mereka menduga usaha tersebut tak memiliki sejumlah kelengkapan izin.

Hal tersebut pun juga mendapatkan tanggapan dari salah satu Anggota DPRD Kota Kendari Rajab Jinik.

“Sementara penyidikan tempat usaha tersebut, lagi di proses di tata ruang,” katanya.

Politisi muda Partai Golkar tersebut juga menegaskan pihaknya sudah berulangkali memperingatkan usaha Kampung Bakau.

“Sering, sudah berapa kali juga komentar saya di muat awak media,” tegasnya.

Sementara Dinas Kehutanan Sultra melalui Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Beni Raharjo mengatakan kalau tempat usaha tersebut tidak masuk kewenangannya.

“Rumah Makan Kampung bakau mungkin berada dalam hutan, tapi terkait statusnya bukan kawasan hutan atau merupakan Areal Penggunaan Lain. Kewenangannya ada pada Bupati/Walikota setempat dan Kemen ATR/BPN terkait peruntukan dan legalisasinya, Bukan kewenangan Kementerian LHK,” bebernya.

Terkait persoalan tersebut Tim Sultraraya berusaha mengkonfirmasi via WhatsApp salah satu penanggungjawab Rumah Makan Kampung Bakau, Sudirman, namun sampai berita ini diterbitkan belum mendapatkan tanggapan.(KK***)

kendarikini.com

Update Berita Kendari Hari Ini

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button