Opini

Andi Akbar: BLT, Bantuan Langsung Tunai atau Bantuan Layak Tetangga?

Penulis : Andi Akbar (Alumni Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhamadiyah Makassar)

Bone, Kendarikini.com- Pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) kini menjadi trending topik di penjuru dunia. Kabar berita peningkatan jumlah pasien yang terjangkit positif Covid-19 tak pernah luput dari media setiap harinya. Jumlah kasus wabah tersebut telah mencapai 3.663.229 pasien di dunia (update Worldmeters 05/05/20).

Di Indonesia sendiri, berdasarkan data terkini (05/05) oleh Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 mencapai 12.071 pasien positif. Sementara di Sulawesi Selatan (Sulsel), pasien positif telah mencapai 640 pasien (update Covid19.sulselprov.go.id 05/05). Jumlah ini bisa saja masih akan terus meningkat jika pemerintah dan masyarakat tidak saling bahu-membahu untuk memutus mata rantai Covid-19.

Dampak dari wabah ini telah mempengaruhi tatanan kehidupan sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat baik kota maupun desa. Meningkatnya angka pengangguran dikarenakan ditutupnya pusat perbelanjaan dan toko nonpangan yang ada di kota, serta pelarangan untuk berkeliaran di luar rumah ketika tidak ada hal yang mendesak menjadi salah satu pemicu banyaknya pengangguran. Hal ini membuat masyarakat banyak yang harus putar haluan untuk kembali ke kampung halaman guna mengisolasi diri.

Wabah ini menjadikan pemerintah harus berfikir keras, agar kehidupan masyarakat dapat terjamin sampai Covid-19 benar-benar teratasi. Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Adapun inti dari perubahan dimaksud mengatur tentang penggunaan Dana Desa (DD) guna pencegahan dan penanganan Covid-19, Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Dari isi peraturan tersebut, jelas menerangkan bahwa Desa yang penerima DD kurang dari Rp.800.000.000 mengalokasikan BLT-DD maksimal sebesar 25% dari jumlah DD. Untuk Desa yang penerima DD Rp. 800.000.000 sampai dengan Rp. 1.200.000.000 mengalokasikan BLT-DD maksimal sebesar 30% dari DD. Sedangkan untuk desa yang memiliki DD lebih dari Rp. 1.200.000.000 mengalokasikan BLT-DD maksimal sebesar 35% dari DD. Dana cukup besar, sehingga masyarakat harus mengambil peran dan turut andil dalam mengawasi dan mengetahui langkah penerima, serta siapa yang berhak menerima bantuan tersebut.

Untuk jangka waktu dan besaran pemberian BLT-DD telah terhitung 3 bulan sejak April 2020 dengan dana sebesar Rp. 600.000 per Kepala Keluarga (KK). Pembagian untuk bulan April, maksimal harus tersalurkan pada awal Mei 2020. Selain itu, pemberian harus berupa uang tunai, bukan dalam bentuk lain.

Tahap tersebut tak terlepas dari monitoring dan evaluasi oleh Badan Permusyawatan Desa (BPD), Camat, Inspektorat Kabupaten/Kota, dan penanggung jawab penuh yakni Kepala Desa setempat. Adapun yang berhak menerima adalah keluarga miskin non Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata (exclusion error) dan yang mempunyai keluarga rentan sakit menahun/kronis.

Pemerintah setempat dan masyarakat harus terus menjamin kelangsungan hidup masyarakatnya selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pembatasan Sosial Berskala Kecil (PSBK) dan karantina mandiri. Meskipun cakupan wilayah Indonesia cukup luas dan banyak memiliki daerah yang tergolong terpencil, Penerima BLT-DD harus tepat sasaran, terkhusus di Kabupaten Bone, Sulsel. Sasaran penerima PKH harus berdasarkan data real lapangan yang benar layak menerima bantuan.

Fenomena BLT alias Bantuan Layak Tetangga, yang memprioritaskan sanak keluarga atau kerabat dekat pengelola dana bantuan kini menjadi sorotan publik. Bahkan walaupun dikategorikan masyarakat yang tidak layak menerima BLT-DD, terkadang data penerima dimanipulasi. Dan ketika itu terjadi, masyarakat tentu akan berada pada gardah terdepan dalam mengawasi dana.***

kendarikini.com

Update Berita Kendari Hari Ini

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button