Hukum

Bawaslu Ditantang Tuntaskan Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Bupati Konkep

Konkep, Kendarikini.com – Akhir-akhir ini salah satu Grup Facebook Perubahan Konawe Kepulauan ramai perbincangan terkait berita disalah satu media online yang berjudul Bawaslu Sultra telusuri dugaan pelanggaran Bupati Konawe Kepulauan (Konkep), (14/6).

Dimana Bupati Konkep dan Wakil Bupati (Wabup) Konkep menggunakan Pakaian dinas berfoto dan diapit oleh beberapa elit politik Konkep sambil memegang Poster akronim Beramal dan parahnya lagi, sisa sisa pemasangan banner di simpan di atas mobil dines tersebut.

Salah satu pengamat hukum, JAMAL ASLAN, SH.,MH. ikut berkometar terkait berita tersebut, menurutnya Bupati Konkep dan Wabup Konkep telah mecederai demokrasi Indonesia khususnya Konawe Kepulauan dan hal tersebut harus diusut tuntas Oleh Bawaslu Sultra mengigat tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum khususnya Undang-Undang Pilkada.

“Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, Menjadi Undang-Undang menyebutkan “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih” jelasnya.

Lanjutnya tindakan atau kegiatan Bupati Konke dan Wabup Konkep yang berfoto bersama elit politik yang memegang Poster Akronim Beramal dimaknai sebagai bentuk ajakan memilih salah satu bakal Calon Bupati yang mengusung akronim Beramal, Apalagi fose mereka mengakat tangan 2 jari, terlebih lagi mereka masih berpakain Dinas dan garuda masih melekat di dada mereka. Itu sangat melekat kewenangan sebagai Bupati dan Wakil Bupati, Itu sangat merugikan pasangan calon lain Ucap pria alumni UGM itu

“Ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada menyebutkan Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota” ujarnya.

Kemudian kalau Bupati Konkep dan Wabup Konkep berencana maju kembali sebagai calon Bupati dan calon wakil Bupati sebagai Petahana, berdasarkan ketetentuan pasal 71 ayat (5) Wajib dibatalkan pecalonannya oleh KPU Konkep, karena ketentuan pasal tersebut tegas sanksinya, Didalam pasal 71 ayat (3) UU Pilkada memang menyebutkan Limit waktu 6 (enam) bulan sebelum dan sesudah penetapan calon bupati, walaupun tahapan penetapan calon Bupati dan calon Wakil Bupati ikut tertunda akibat pademi Covid 19 yang seharunya dilaksananakan di tanggal 18 Juli 2020 berdasarkan lampiran PKPU RI No. 2 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas PKPU No. 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020

“Akan tetapi Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti “Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang pada pasal 201A ayat (2) menyebutkan Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan pada bulan Desember 2020” paparnya.

Kalau pemilihan serentak dilaksanakan di bulan Desember 2020 berdasarkan ketentuan pasal 201A ayat (2) Perpu No. 2 tahun 2020 maka tahapan penetapan calon Bupati kemungkinan dilaksanakan di bulan September atau Obktober 2020.

“Jika menghitung limit waktu antara kejadian Pelanggaran dengan tahapan penetapan calon Bupati seandainya di bulan September atau Oktober 2020, limit waktunya dibawah 6 bulan karena kegiatan foto bersama tersebut di lakukan di bulan Juni 2020” tutupnya.***

kendarikini.com

Update Berita Kendari Hari Ini

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button