Pilkada 2020

Bawaslu Konut Diminta Tindak Paslon NKRI, Diduga Langgar UU Pilkada dan PKPU

Konut, Kendarikini.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Konawe Utara (Konut) diminta tindak Pasangan Calon (Paslon) Yang berakronim NKRI, diduga melanggar UU Pilkada dan PKPU, (13/10).

Presidium Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) Hendro Nilopo mengatakan Pelibatan anak kecil dalam agenda kampanye pasangan Raup – Iskandar di Kec. Motui menuai sorotan. Pasalnya dalam undang-undang pilkada jelas ditekankan agar dalam melaksanakan kegiatan kampanye tatap muka penyelenggara kampanye dilarang keras melibatkan anak dibawah umur.

“Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) jelas telah mengatur siapa saja yang tidak boleh dilibatkan dalam kampanye, apalagi kampanye tatap muka dimusim Pandemi Covid 19 seperti saat ini,” jelasnya saat dihubungi via WhatsApp.

Ia menambahkan hal ini jelas dalam UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, ini mesti ditindak oleh Bawaslu Kab. Konut, agar kedepannya hal demikian tidak terulang lagi, apalagi saat ini masih musim pandemi covid 19 dan anak tersebut tidak diberikan APD.

Hendro menegaskan aturan lain terdapat pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 13 Tahun 2020 Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-Alam Covid-19. Dalam pasal 88E ayat 1 dan 2 dijelaskan :
Ayat (1) menyatakan Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan Kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung.
Ayat (2) menyatakan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye dapat melibatkan ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dalam kegiatan Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring.

“Aturannya sangat jelas baik di UU No.10 Tahun 2016 maupun PKPU No. 13 Tahun 2020, saya kira Bawaslu Konut lebih pahamlah soal dasar hukumnya, jadi tergantung seperti apa penafsiran dari pihak Bawaslu Konut,” ungkapnya.

Dia menambahkan untuk mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang bersih, jujur dan transparan setiap pasangan calon (Paslon) mesti menaati setiap aturan yang telah ditetapkan oleh negara. Dengan menghindari setiap larangan yang tercantum dalam aturan kepemiluan.

“Kita inginkan Pilkada yang tertib, berani jujur dan transparan dan untuk wujudkan itu yah patuhi setiap aturan yang ada,” bebernya.

Untuk itu Hendro berharap agar pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Konawe Utara (Konut) agar memberikan teguran atau sanksi lainnya kepada pasangan calon Raup – Iskandar dengan jargon Nurani Kami Raup Iskandar (NKRI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika ditemukan unsur pelanggaran terkait pelibatan anak dibawah umur dalam kampanye tatap muka yang diselenggarakan oleh pihak Raup – Iskandar di Kec. Motui pada hari Minggu (11/10/20).

“Harapan kami agar menjadi pelajaran yakni berupa teguran atau sanksi lain sesuai aturan yang ada, substansinya kan jelas terkait pelibatan anak dibawah umur dalam kegiatan kampanye, yang dimana dalam UU Pilkada serta PKPU No.13 Tahun 2020 itu jelas dilarang, tetapi kembali ke pihak Bawaslu apa kha unsurnya ada atau tidak,” tutupnya.***

kendarikini.com

Update Berita Kendari Hari Ini

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga
Close
Back to top button