Berita

Dana Penanggulan Bencana Sultra 300 Miliar Rawan Korupsi, AMS : Tim Ad Hoc Pengawasan Harga Mati

KENDARI – Virus covid-19 menjadi momok menakutkan beberapa bulan terakhir ini. Hal ini pula yg dirasakan masyarakat Sulawesi Tenggara. Demi memutus mata rantai penyebaranx, Pemda merealokasi APBD 2020 sebesar Rp300M untuk penanganan virus tersebut yang telah disepakati bersama pihak legislatif dan eksekutif pada Rabu (1/4)

Mantan Ketua PMII Cabang Kendari Rahman Paramai mengatakan Di satu sisi, anggaran dana bencana sebesar 300 Miliar menunjukkan keseriusan pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanganan wabah corona di bumi Anoa. Namun, di sisi lain, besarnya jumlah dana yang dikucurkan menimbulkan kekhawatiran akan disalahgunakan atau dikorupsi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Lanjutnya ia menambahkan Dari catatan Indonesia Corruption Watch, selama sepuluh tahun terakhir terdapat sedikitnya 87 kasus korupsi dana bencana yang telah ditangani oleh kepolisian, kejaksaan, ataupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Modus-modus korupsinya antara lain persekongkolan/kolusi dengan penyedia barang/jasa, menerima kickback, penyuapan, gratifikasi, benturan kepentingan, perbuatan curang, berniat jahat memanfaatkan kondisi darurat,

“Mencegah hal ini terjadi maka perlu kiranya keterlibatan semua pihak dalam mengawasi penggunaan anggaran tersebut yang sebagian besarnya diperuntukan pengadaan barang/jasa. Pengadaan tersebut berupa alat pelindung diri (APD), Fasilitas kesehatan, bantuan pangan, dan lain sebagainya,” jelas Rahman yang menjadi Kordinator Alinasi Mahasiswa sedarah (AMS).

Berdasarkan hal tersebut, maka kami menuntut agar penggunaan anggaran Rp300M mengedepankan prinsip efektif, transparan, dan akuntabel serta tetap berpegang teguh pada konsep value for money. Hal ini agar setiap uang yang dibelanjakan oleh Pemerintah Daerah bermanfaat baik dari segi kualitas, kuantitas, waktu, lokasi, dan penyedianya berjalan ekonomis, efisien, dan efektif sebagaimana amanah Perpres nomor 16 tahun 2018 pasal 4.

“Untuk memaksimalkan pengawasan dalam mencegah fraud pihak yang terkait memiliki boleh jadi dorongan, rasionalisasi, arogansi, kompeten, dan kesempatan memanfaatkan kondisi darurat virus covid-19 ini, maka kami mendesak segera dibentuk tim pengawas ad hoc yang melibatkan semua unsur stakeholders. Hal ini juga untuk mempertegas dan membantu dijalankannya surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nomor 8 Tahun 2020 tentang penggunaan anggaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan virus covid-19 terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi,” tutupnya.***

kendarikini.com

Update Berita Kendari Hari Ini

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga
Close
Back to top button