BeritaPemerintahan

Demi Transparansi, Gabungan Lembaga Di Sultra Desak Pembentukan Tim Pengawas Ad Hoc Dan Laman Khusus Pengelolaan Dana Penanganan Covid-19

Kendari, kendarikini.com – Pandemi virus corona (Covid-19) menyungkurkan hampir seluruh sektor perekonomian. Dampaknya, rutinitas dan penghasilan masyarakat mengalami turbulensi. Kondisi ini membuat potensi untuk terjadinya lonjakan jumlah kemiskinan kian meningkat. Meminimalisasi dampak tersebut, Pemerintahan di Sulawesi Tenggara (Sultra) di Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa menyediakan anggaran penanggulangan dengan melakukan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020, (14/4).

Namun sampai hari ini pengelolaan anggaran penanggulangan penyebaran dan dampak virus Covid-19 ini belum ada transparansi alokasinya. Misalkan tidak menyampaikan ke publik alokasi anggaran untuk kesehatan, jaring pengaman sosial dan program pembiayaan pemulihan ekonomi daerah.

Beberapa Lembaga pun menyoroti hal ini antaranya Kordinator Aliansi Mahasiswa Sedarah (AMS) Rahman Paramai, Ketua Bakar Sultra Andri Sumarwan, Ketua Hunter Ammin Tahir, SH, Ketua Mileneals Sultra Irfan, Ketua PC PMII Metro Kendari Muhamad Hazratul Ansar, Ketua HMJ Manejemen FEB UHO Iksan

“Stimulus anggaran ini rentan disalahgunakan, atas dasar tersebut, maka kami mendorong DPRD di Sultra membentuk Tim Pengawas Ad Hoc guna membantu kinerja Audit aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) sesuai Surat Edaran KPK nomor 8 tahun 2020 tentang penggunaan anggaran penanganan virus Covid-19 ini” Jelas Rahman Paramai

Ia menambahkan Kami juga menuntut Pemerintah Daerah membuat laman khusus untuk memberikan informasi mengenai pengelolaan anggaran Covid-19 ini. Penggunaan sumber anggaran juga wajib dipublikasikan agar masyarakat bisa memantau akuntabilitas sumber, penggunaan dan alokasi anggaran. Sebaiknya pula, saat pengumuman rutin terkait perkembangan Covid-19, pemerintah menyertakan besaran dana yang sudah digunakan dan alokasi penggunaannya.

Senada dengan itu saat dihubungi via telepon Ketua Mileneals Sultra Irfan mengatakan Pelibatan masyarakat sipil dalam penanganan Covid-19 juga penting terutama untuk membuat portal pengaduan terhadap potensi-potensi penyimpangan yang ada di lapangan, Sebab transparansi menjadi hal yang sangat penting, Jika pemerintahan di Provinsi Sultra tidak transparan kepada publik mengenai anggaran maka ada potensi korupsi.

“Soal pendataan, Pemerintahan di Bumi Anoa ini seyogyanya melalui pemerintah kelurahan atau desa bersama gugus tugas covid-19 tingkat kelurahan atau desa mendata masyarakat yang miskin dan rentan miskin, penerima PKH dan BPNT, bekerja didalam dan diluar daerah serta warga yang terPHK atau di rumahkan sementara” ungkapnya.

Ketua PKC PMII Metro Kendari Muhammad Hazratul Anzar juga menambahkan Khusus bantuan jaring pengaman sosial dan stimulan bantuan yang terdampak ekonomi maka pendataan dari Kelurahan atau Desa harus diverifikasi dan divalidasi kembali oleh Pemerintahan diatasnya sehingga resiko double pembiayaan (APBN, APBD, APBDes) dapat dihindari, Jika pendataan tersebut dilakukan secara serampangan maka berpotensi salah sasaran.

“Selain itu, mekanisme pendistribusian bantuan hingga ke masyarakat (end users) dilakukan dengan melibatkan pihak terkait seperti Badan Pengawas Desa (BPD), Babinkamtibmas dan Babinsa untuk menekan terjadi pungutan liar yang dilakukan pembagi bantuan” tuturnya.

Di tempat yang berbeda saat dihubungi via telepon Ketua Hunter Ammin Tahir, SH mengatakan Aparat Penegak Hukum juga harus berperan mengawasi soal anggaran untuk pengadaan barang/jasa alat kesehatan dan bantuan pangan sebab ini juga rentan ada permainan harga dan monopoli

“Hal ini agar dapat memberi kepastian bagi pelaksana pengadaan demi menghindari terjadinya unsur-unsur korupsi” tutupnya.***

kendarikini.com

Update Berita Kendari Hari Ini

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button