Hukum

Diduga Korupsi Dana Satgas Covid-19, Poleang Institute Akan Polisikan 6 Oknum Lurah di Bombana

Bombana, Kendarikini.com- Poleang Institute mengecam akan polisikan 6 oknum aparatur kelurahan di Kecamatan Poleang jika tidak segera mengembalikan upah Satuan Petugas (Satgas) Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebesar Rp. 750.000 peranggota.

Sekretaris Eksekutif Poleang Institute, Zulfikar mengatakan, pihaknya telah lama melakukan pengawasan pembetukan Satgas Kecamatan Poleang dan mengaku memiliki banyak bukti untuk membawa masalah tersebut keranah hukum.

“Data kami cukup dan bisa divalidasi. Langkah ini terpaksa akan kami lakukan karena pihak kelurahan tidak bisa menjelaskan alasan pemotongan upah anggota Satgas Lingkungan sebesar Rp. 25,000 per orang. Padahal kami telah meminta dengan hormat kepada Plt Camat Poleang, Bapak Syukri H.S, S.IP untuk menegur lurah dalam audiensi terbatas bersama Poleang Institute,” ucap Zulfikar, Senin 4 Mei 2020.

Zulfikar yang juga merupakan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Semarang menegaskan, pihaknya tidak bisa menerima penjelasan salah satu oknum lurah yang mengatakan pemotongan tersebut adalah pajak dan pengadaan barang. Pasalnya, pihaknya menganggap anggaran pengadaan barang telah dialokasikan tersendiri, bukan diambil dari upah Satgas Covid-19. Disisi lain, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 28/PMK 03/2020, pajak barang dan jasa anggaran penangan pandemi telah dihapuskan.

“Mungkin jumlahnya tidak Milyaran, tapi ini tentang hati nurani dan integritas kita sebagai aparatur negara. Pak Syukri selaku Pimpinan tertinggi di kecamatan mengaku tidak memberikan instruksi sama sekali kepada lurah untuk melakukan pemotongan upah Satgas. Jadi, mohon segera berikan dana itu pada yang berhak, sebelum tim kami berangkat ke Kasipute, ” tandasnya.

Disisi lain, Direktur Poleang Institute dr. Haerul Anwar mengatakan, mekanisme pembentukan Satgas Covid-19 oleh aparatur kelurahan dan Kecamatan Poleang banyak menyalahi ketentuan petunjuk teknis yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana dalam Surat Edaran (SE) Bupati No. 205 tahun 2020.

“Mulai dari tidak dipenuhinya komponen-komponen personalia Satgas yang cenderung nepotis hingga adanya indikasi korupsi upah satgas di 6 kelurahan oleh oknum aparatur kelurahan. Olehnya itu kami akan menempuh jalur hukum agar ada efek jerah dan kejadian tidak bermoral ini tidak terulang lagi”, pungkas Haerul Anwar (04/05).

Haerul Anwar yang juga merupakan Pengurus Besar (PB) HMI turut menghimbau kepada semua aparatur negara disemua tingkatan untuk mengelolah semua dana penanganan Covid-19 dengan transparan dan penuh tanggungjawab.

“Tidak mungkin kita harus menguras semakin banyak lagi kas negara hanya karena banyaknya penyimpangan oleh aparatur negara, bisa-bisa negara kita colaps. Jadi mari sama-sama kita kawal anggaran ini agar dikelola secara transparan dan tepat sasaran,” tukasnya.***

kendarikini.com

Update Berita Kendari Hari Ini

Berita Terkait

One Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button