Pertambangan

Diduga Lakukan Penambangan, Pembangunan Smelter PT. Tiran Mineral Dipertanyakan

KONAWE UTARA – Aktivitas pertambangan PT. Tiran Mineral kembali menuai sorotan.
Pasalnya, perusahaan yang rencananya akan mendirikan smelter di Kab. Konawe Utara itu dinilai lebih fokus melakukan Operasi Produksi di bandingkan dengan persiapan pembangunan Smelter, Rabu 24 November 2021.

Hal itu di ungkapkan oleh Direktur Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) Hendro Nilopo.

Menurut hasil investigasi internalnya, pihaknya menemukan 2 Kapal Tongkang yang tengah sandar di terminal khusus (tersus) yang diduga milik PT. Tiran Mineral di wilayah Waturambaha, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara.

“Kegiatan PT. Tiran Mineral ini perlu di perjelas, mereka mau bangun Smelter atau hanya mau fokus menambang saja. Apalagi sekarang sudah sandar lagi 2 tongkang, sementara pengisian ore,” ungkapnya.

Hendro menjelaskan, izin yang di kantongi oleh PT. Tiran Mineral adalah Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk pembangunan smelter, tetapi faktanya perusahaan tersebut dinilai lebih fokus pada kegiatan Operasi Produksi (penambangan, pengangkutan dan penjualan).

“Sepengetahuan kami izin PT. Tiran Mineral ini izin khusus untuk pembangunan Smelter tapi lebih fokus nambang menurut kami. Padahal izinnya juga kami belum bisa pastikan ada karna kami belum lihat secara langsung,” jelasnya.

Kemudian, lanjut dia, bahwa berdasarkan RTRW Kab. Konawe Utara wilayah Waturambaha, Kec. Lasolo Kepulauan tidak termaksud sebagai zona Kawasan Industri untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Oleh sebab itu pihaknya meminai, kegiatan penambangan PT. Tiran Mineral di wilayah Waturambaha merupakan pelanggaran hukum yang harus di tuntaskan.

“Mereka nambang dan jual ore dari lokasi yang di Waturambaha, sedangkan wilayah tersebut di luar dari zona kawasan industri. Artinya jika melakukan kegiatan penambangan disana berdasarkan IUPK yang mereka punya itu tidak mungkin menurut kami,” pungkas Hendro yang juga Putra Daerah Konut.

Olehnya itu, secara kelembagaan, Hendro mewarning pihak Syahbandar UPP Kelas III Molawe untuk tidak menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk 2 kapal tongkang yang tengah melakukan pengisian ore nikel di tersus PT. Tiran Mineral.

Terkait persoalan tersebut Tim Kendarikini mengkonfirmasi ke Humas PT. Tiran Group La Pili, namun sampai berita ini diterbitkan belum mendapatkan tanggapan.

kendarikini.com

Update Berita Kendari Hari Ini

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button