Hukum

Diduga SPPD Fiktif Skandal Megakorupsi, Kudeta Minta Kejati Bongkar Modus Pelaku

Kendari, Kendarikini.com – Setelah ditetapkannya mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2014-2019 TH, dan plt. Dinas Infokom Sultra SF, sebagai tersangka kasus korupsi perjalanan dinas, Kudeta Sultra kembali suarakan sikap kritisnya.

Direktur Eksekutif Kudeta Sultra Mahmud Syarifu, mengatakan pihaknya menduga kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif yang menyebabkan tindak pidana korupsi adalah skandal megakorupsi.

“Kami menduga ini adalah skandal mega korupsi. Kalau seorang anggota DPRD bisa menembus masuk ke SKPD, tidak menutup kemungkinan praktek ini juga terjadi di SKPD lain oleh anggota DPRD yang lain pula,” lirih Mahmud, Senin 20 April 2020.

 

Ia menjelaskan, kuat dugaan bahwa ada beragam program dan kegiatan yang lebih dikenal dgn sebutan Dana Aspirasi atau Pokok Pikiran yang didesain masuk ke Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, sehingga anggota DPRD terlibat dalam kasus yang awalnya di publish sebagai OTT Infokom oleh media.

“Untuk membuktikan hal ini, kami yakin bahwa sebetulnya Jaksa punya jurus jitu mengungkap tuntas. Misalkan dengan memeriksa ketua DPRD, dan kepala BPKAD SULTRA dalam hal ini. Bahwa Semua anggaran harus ada persetujuan oleh pemerintah daerah dalam hal ini tim anggaran DPRD dan Tim anggaran pemerintah sebelum ditetapkan menjadi dokumen APBD,” pungkasnya.

Ia menyayangkan, bahwa tidak semua pejabat yang punya otoritas perencanaan, pembahasan, sampai penetapan anggaran diperiksa intensif oleh jaksa penyidik, sehingga kasus belum juga menemui titik terang.

“Kok bisa yah, RKA SKPD Infokom anggaran perjalanan dinas lalu melibatkan anggota DPRD Provinsi Sultra di dalamnya?
Ini kan jadi tanda tanya besar di benak pemerhati hukum masyarakat Sultra,” imbuhnya.

Kudeta Sultra meminta tim penyidik Kejaksaan agar mengungkap tuntas modus yang dilakukan para tersangka dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut.

“Kita berharap Kejati bisa menjawab harapan dan tuntutan publik yang mengatensi kasus korupsi ini,” tukasnya.***

kendarikini.com

Update Berita Kendari Hari Ini

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button