Ekonomi-Bisnis

Ditengah Covid-19, Forkhapi Sarankan Pemerintah Membuka Kembali Kebijakan Relaksasi Ekspor Nikel Untuk Kepentingan Pekerja Tambang

Kendari, kendarikini.com – Ditengah Wabah Covid-19, Ketua Forum Konsultan Hukum Advokasi Pertambangan Indonesia (FORKHAPI) sarankan pemerintah membuka kembali kebijakan relaksasi ekspor nikel untuk kepentingan para pekerja tambang, pasalnya perusahaan dan pekerja tambang adalah dua hal yang tidak bisa terlepaskan, (27/4).

Ketua Forkhapi Andi Muhammad Hasgar AS, SH, MH yang juga berprofesi sebagai pengacara ini mengatakan dalam situasi seperti ini pemerintah khususnya Eksekutif dalam hal ini Presiden mempunyai Hak proregatif untuk membuka kembali kebijakan ini, pasalnya kebijakan ini yang sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi ekonomi saat ini ditengah Pandemic Covid-19 khususnya akan membantu bagi pihak Perusahaan untuk membiayai perusahaan dan menggaji para pekerjanya.

“Bayangkan saja berdasarkan pantauan kami diberbagai media saat ini seperti apa yang telah disampaikan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sudah ada 1,506 juta masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Jumlah ini tercatat sejak awal tahun dan meningkat setelah terjadinya pandemik virus corona atau COVID-19” jelasnya.

Jika kita lihat secara rinci berdasarkan apa yang telah disampaikan, sektor formal yang di PHK sebanyak 160.067 pekerja dari 24.225 perusahaan dan dirumahkan sebanyak 1.080.765 pekerja dari 27.340 perusahaan. Sedangkan sektor informal sebanyak 265.881 pekerja dari 30.466 perusahaan.

“Tentunya ini bukanlah suatu masalah yang kecil apa lagi persoalan Pandemic Covid-19 ini kita belum tahu hingga kapan akan berakhir namun pada dampak pengaruh ekonominya terhadap negara sudah cukup terasa hampir disemua sektor usaha baik usaha mikro menengah maupun pada sektor industri terkhusus pada sektor pertambangan” paparnya.

“Pemerintah mesti mengambil langkah cepat untuk kembali mengkaji regulasi terkait larangan ekspor jika perlu pemerintah memberikan kebijakan untuk membuka kembali keran ekspor guna memperbaiki kondisi ekonomi di tengah Pandemic Covid-19 ini sebelum berakibat fatal, karena tidak menuntut kemungkinan ketika perusahaan tidak lagi mampu menggaji pekerjanya yah salah satu jalannya dengan merumahkan pekerjanya atau bahkan yang terburuk di PHK” timpalnya.

Ia menambahkan polemik ini bersifat mutatis mutandis artinya atas dan bawah saling berkaitan erat, baiknya sebelum ada gejolak di masyarakat khususnya pekerja tambang pemerintah sudah mengantisipasinya dengan mengeluarkan kebijakan ini

“Dalam situasi seperti sekarang ini siapa yang tidak merasakan dari sisi ekonomi, dan pastinya dari sisi Hukum juga akan berdampak, para pekerja tambang yang di Rumahkan tanpa pesangon dan yang di PHK sepihak oleh perusahaan adalah hal yang wajar nantinya ketika kebijakan ini tidak cepat dibuka kembali” ungkapnya

Lanjutnya bahwa kami telah menerima cukup banyak konsultasi dan keluhan dari para pekerja yang bekerja pada suatu perusahaan dari yang kami Terima hampir sebagian besar dari perusahaan di sektor pertambangan yang mendapatkan perlakuan dari perusahaan tambang

“Ujung-ujungnya perusahaan tambang akan berdalih, bagaimana pihak perusahaan mau menggaji bagaimana, ketika kebijakan pemerintah tidak mendukung untuk melakukan penjualan ore nikel” tegasnya

Ia menambahkan semoga pemerintah secepatnya mendengarkan saran kami sebelum semua terlambat, karena pekerja tambang ataupun perusahaan adalah masyarakat kita, Ia yakin pemerintah tidak akan mau mengadu-adu antara para pekerja tambang dan pihak perusahaan tambang.***

kendarikini.com

Update Berita Kendari Hari Ini

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button