Pertambangan

Dugaan Ilegal Mining PT Mandala di Blok Boenaga Diadukan ke Polda Sultra

KONAWE UTARA – Carut marut pertambangan di Sultra seakan tak ada habisnya tanpa terkecuali Blok Boenaga Kabupaten Konawe Utara.

Salah satu perusahaan PT. Mandala yang beroperasi di Desa Boenaga Kecamatan Lasolo Kepulauan diduga melakukan sejumlah pelanggaran hukum.

Diantaranya perusahaan tersebut diduga tidak memiliki izin terminal khusus (Tersus).

Hal itu disampaikan Laode Suprianto selaku Ketua Umum Lembaga Informasi Pemantau Publik (LIPP) Aman Sultra usai melakukan investigasi di lokasi aktivitas PT Mandala sejak bulan Februari dan bulan April 2022.

Dalam investigasi tersebut kata Laode Suprianto, pihaknya menemukan ada aktivitas alat berat milik PT Mandala sedang melakukan operasi tambang di Desa Boenaga, Kecamatan Lasolo Kepulauan.

Menurut Laode Suprianto, seharusnya PT Mandala terlebih dahulu berkordinasi dengan Dirjen perhubungan, Dirjen Menerba apakah bisa melakukan aktivitas produksi penambangan tanpa adanya legilitas yang jelas.

Ketua LIPP itu mengungkapkan bahwa sejumlah pelanggaran yang diduga dilakukan oleh PT Mandala itu telah dilaporkan di Polda Sultra pada 25 April 2022 lalu.

“Jadi ada tiga subtansi yang kami laporkan di Polda Sultra terkait dengan dugaan Ilegal mining yang dilakukan PT Mandala. Yang pertama adalah soal izin jetty dan terminal khusus,” kata Laode Suprianto kepada awak media ini, Jumat, 6 Mei 2022.

Pelaporan tersebut lanjut Suprianto, atas permintaan masyarakat sekitar khususnya Desa Boenaga dan masyarakat Konawe Utara umumnya yang mengaku resah dengan aktivitas PT Mandala tersebut.

Meski belum memiliki izin Jetty dan Tersus, namun PT Mandala telah melakukan penjualan ore nikel pada tanggal 26 April 2022. Terkait hal ini, Laode Suprianto juga meminta aparat penegak hukum agar segera memproses hukum PT Mandala yang diduga telah melakukan pengiriman cargo tanpa adanya izin Tersus

Lebih lanjut Laode Suprianto mengatakan bahwa akibat dugaan aktivitas ilegal mining yang dilakukan oleh PT Mandala itu menyebabkan kerugian negara sekitar 40 miliar rupiah.

Penjualan ore tanggal 26 April 2022 oleh PT Mandala agar segera diproses hukum karena diduga ilegal.

Olehnya itu, pihaknya mendesak aparat penegak hukum (APH) agar segera menghentikan aktivitas Ilegal mining PT Mandala sesuai dengan Undang-undang yang berlaku sehingga tidak menimbulkan kesenjangan sosial, budaya, ekonomi dan menjadi ancaman konstitusi Republik Indonesia.

“Adapun semua bukti-bukti di lapangan berupa foto pelangaran PT Mandala yang lagi melakukan aktivitas telah kami lampirkan dalam aduan kami”, tambahnya.

Terkait hal tersebut pihaknya juga telah menyurat dan mengadukan hal tersebut ke beberapa Instansi berwenang.

“Kami sudah surati dan adukan hal tersebut ke Ditreskrimsus Polda Sultra dan beberapa instansi berwenang lainnnya di pusat untuk dilakukan penindakan,” tandasnya.

Terakhir pihaknya menekankan apabila tidak dilakukan proses hukum, akan melakukan aksi besar- besaran dan meneruskan sampai mabes polri dan pihak terkait lainnya.

Selain itu Jurnalis juga masih berusaha mengkonfirmasi pihak perusahaan.***

kendarikini.com

Update Berita Kendari Hari Ini

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button