Opini

Efek Ekonomi, Mengakibatkan Indonesia Belum Melakukan LockDown Dalam Menangani Covid 19

Oleh Amrin Ajira, Mahasiswa Ilmu Politik

Sejak Januari 2020 Dunia sudah dikagetkan dengan adanya Virus Corona (Covid 19) yang pertama kali ditemukan di Kota Wuhan Provinsi Hubei, China. Virus yang sangat mematikan ini dari hari ke hari semakin banyak korbannya. Tercatat sejak awal januari hingga akhir maret 2020 sudah 467.520 yang terpapar dan telah membunuh 21.174 orang serta 113.808 pasien yang sembuh. Dan sudah 198 Negara yang terpapar akibat pandemi ini.

Indonesia termasuk dalam negara yang sudah terpapar dan memasuki zona merah dan sejak 14 Maret sudah ditetapkan sebagai Darurat Bencana Nasional. Hingga kemarin 27 Maret 2020 Jumlah penduduk yang terpapar covid 19 di Indonesia mencapai 1.046 dan yang meninggal dunia mencapai 87 orang serta pasien sembuh 46 orang.

Akibat dari hal yang terjadi saat ini, banyak lembaga/organisasi dan masyarakat menilai bahwa pemerintah kurang tegas dalam penanganan covid 19 ini. Kebanyakan dari lembaga/organisasi dan masyarakat tersebut meminta Pemerintah Daerah/Presiden untuk segera menerapkan kebijakan LockDown/Karantina Wilayah, dimana Hal adalah upaya mencegah dan menangkal masuknya Covid 19 di berbagai daerah di Indonesia.

Namun, dalam suatu pertemuan Presiden mengatakan bahwa setiap negara memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki kedisiplinan yang berbeda-beda oleh karena itu kita tidak akan memilih jalan itu.

Pemerintah hanya menyampaikan Himbauan kepada masyarakat untuk melaksanakan Social/Physical Distancing atau menjaga jarak aman dan tidak melakukan kontak fisik untuk menekan penyebaran covid 19 ini.

Namun kenyataannya masyarajat yang terpapar dan meninggal dari hari ke hari makin banyak, itulah yang menyebabkan Para Angggota DPR, dan Organisasi/Masyarakat yang meminta untuk segera menerapkan LockDown, Tapi Presiden/pemerintah tetap pada kebijakan bahwa untuk menekan penyebaran Covid 19 adalah dengan mengikuti anjuran pemerintah Yaitu Social/Physical Distancing.

Dalam Suatu pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dari sisi anggaran pihaknya mengaku selalu siap mendukung berbagai kemungkinan termasuk lockdown.

Namun demikian, pemerintah masih memutar otak untuk kesediaan sumber daya manusia dalam kaitannya dengan distribusi bahan logistik jika terjadi lockdown.

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan opsi lockdown dinilai akan berpengaruh dengan sistem ekonomi Indonesia karena Jakarta merupakan pusat ekonomi, tempat 70 persen uang beredar, sehingga berpotensi menimbulkan krisis ekonomi jika dilakukan.

Deputy Director Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, pemerintah tak mengambil kebijakan itu (lockdown) menimbang aspek ekonomi. Menurutnya, dengan adanya virus corona, ekonomi Indonesia pasti melambat. Tapi, kata dia, pemerintah berupaya menjaga agar penurunannya tidak tajam.

Dari dua Menteri dan satu perwakilan Indef diatas jelas mengatakan bahwa indonesia belum melakukan lockdown karena nanti akan berefek pada perputaran ekonomi di Indonesia.

Saya kira hal ini masuk akal, dan kalau kebijakan lockdown tetap akan dilaksanakan maka pemerintah wajib memberikan hak kepada masyarakat, Sesuai dengan UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Pasal 8 bahwa : setiap orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya selama karantina.

Jadi kalau lockdown diterapkan di Indonesia pemerintah wajib memberikan kebutuhan dasar masyarakat terutama kebutuhan medis dan kebutuhan pangan dan ini harus merata kepada semua penduduk indonesia yang jumlahnya kurang lebih 260 juta jiwa.
Saya kira hal ini yang menjadi suatu alasan pemerintah mengapa tidak melakukan lockdown karena keterbatasan bagaimana akan membagikan logistik dan peralatan medis kalau kalau wilayah dikarantina dan juga dari segi anggaran.

Pemerintah indonesia menyediakan anggaran untuk penangan covid 19 hanya mencapai kisaran kurang lebih 60 Triliun dengan jumlah penduduk kurang lebih 260 juta jiwa, berbanding terbalik dengan negara tetangga kita Malaysia yang menyediakan anggran untuk penangan Covid 19 mencapai 928 Triliun dengan jumlah penduduk lebih sedikit dari Indonesia yaitu kurang lebih 33 juta jiwa.

Wajar jika Malaysia mengeluarkan anggran sebesar itu karena mereka melakukan LockDown. Jadi kalau indonesia ingin melakukan lockdown secara penuh maka harus menyediakan anggaran lebih tinggi lagi dari Malaysia.

Maka dari itu ini bukan merupakan tanggung jawab dari pemerintah sendiri, namun ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi lockdown belum bisa terlaksana di indonesia, untuk itu mari kita sama-sama melakukan Jaga jarak atau Social/Physical Distancing untuk menekan atau memutus penyebaran covid 19 ini. Tanamkanlah kesadaran dalam diri kita masing-masing agar tidak keluar dari rumah dan berkumpul dengan kawan-kawan.***

kendarikini.com

Update Berita Kendari Hari Ini

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga
Close
Back to top button