Berita

HMI : Masyakarakat Sultra Dibuat Bingung

Oleh Gubernur dan DPRD Sultra, Di Tengah Pandemi Covid-19

Kendari, kendarikini.com – Pada rapat kordinasi evaluasi penanganan covid-19 Sulawesi tenggara yang dihadiri oleh semua Forkompinda tepatnya Hari Rabu Tanggal 01 April 2020 ada berapa poin yang telah disepakati untuk penanganan covid-19 dibumi anoa, salah satunya adalah penganggaran dimana anggaran tersebut bernilai sangat fantastis yaitu 300 Miliar dan dana cadangan 500 Miliar, (20/4).

Ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang kendari Ujang Hermawan mengatakan bahwa Hal ini sangat menarik ketika kita melihat dan menganalisis poin-poin yang telah disepakati oleh lembaga eksekutif dan legislatif Sultra karena sejak tanggal 1 April sampai 20 April 2020 realisasinya tidak ada atau nihil, sehingga masyarakat seperti menonton sepak bola kedua kesebelasan tim yang sedang bermain dilapangan hijau saling menyerang satu sama lain, strategi dan taktik dipertontonkan untuk masyarakat, pencitraan kedua kesebelasan tim saling bersaing untuk mendapatkan prestise pada penonton maupun masyarakat Sultra.

“Tetapi hal ini bola bundar masih dimainkan oleh kedua kesebelasan tim antara eksekutif dan legislatif, walaupun tim eksekutif adalah penguasa dan pengguna anggaran tetapi tugas legislatif begitu penting dalam proses pengawasan,penggaran,dan legislasi untuk kepentingan masyarakat” ungkapnya.

Lanjut Ujang, menegaskan situasi seperti ini masyarakat membutuhkan kehadiran lembaga eksekutif dan legislatif untuk memberikan solusi bukan janji-janji dan harapan karena manusia-manusia yang berada didalam kedua lembaga itu di pilih oleh masyarakat, terobosan yang dilakukan istri gubernur ibu agista perlu kita apresiasi tetapi hal ini yang perlu diperhatikan adalah anggaran itu bersumber dari mana,? jangan sampai anggaran 300 M dan dana cadangan 500 M yang telah disepakati oleh semua Forkompinda dialokasikan untuk pembagian sembako ibu Agista, karena selama ini tidak ada transparansi pengunaan anggaran itu.

“Masyarakat hanya menginginkan adanya transparansi dari Pemprov dalam hal ini penggunaan anggaran yang telah disepakati 300 M dan dana cadangan 500 M, ironisnya sampai hari ini anggaran itu tidak jelas dimana peruntukannya.,?karena tujuh belas (17)kabupaten kota yang ada di SULTRA semua masing-masing menganggarkan untuk penanganan covid-19 seperti misalnya kota Kendari 66,6 M, Bombana 30 M, Konawe 109 M, Butur 10 M, Konawe Selatan 45 M dan kabupaten lainnya, sehingga ini yang menjadi pertanyaan besar kemana anggaran Pemprov untuk penanganan covid-19” jelasnya

Ia menambahkan masyarakat bisa gaduh dan membuat stigma yang buruk terhadap kedua lembaga eksekutif dan legislatif karena ditengah pandemi covid-19 pak Ali Mazi masih sempat mengalokasikan anggaran 20 M untuk rehab pagar rujab gubernur, sehingga terkesan pagar lebih penting dibanding masyarakat, pertanyaannya adalah dimana fungsi legislatif dalam hal ini mengawal pandemi covid-19 disultra karena sangat ironis pak Ali Mazi mengambil kesempatan dalam situasi seperti ini.***

kendarikini.com

Update Berita Kendari Hari Ini

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button