Berita

Indonesia Parlemen Watch Desak Kejati Sultra Tahan Dua Tersangka SPPD Fiktif

Kendari, kendarikini.com – Indonesia Parlemen Watch (IPW) mendesak Kejati (Sultra) menahan Dua Tersangka SPPD fiktif, (8/5).

Sekretaris Jenderal Eksekutif Indonesia Parlemen Watch Muliadi mengapresiasi langkah maju Kejaksaan Tinggi Sultra yang telah menetapkan dua orang tersangka dugaan sppd fiktif dan gratifikasi Dinas Infokom.

“Ketika memenuhi unsur dugaan penyalahgunaan keuangan negara dan mereka khianat terhadap semangat reformasi, semangat pemberantasan korupsi, sepatutnya kepastian hukum harus ditegakkan di bumi Anoa, siapapun yang terlibat dalam dugaan skandal mega korupsi ini harus diusut tuntas dan diseret ke meja hijau” Ucapnya.

Berdasarkan informasi perkembangan hasil penyidikan pihak kejaksaan sebelumnya telah memeriksa puluhan saksi terkait dugaan kasus korupsi uang negara ini. Dan selanjutnya telah menetapkan SF Kadis Infokom dan TH mantan anggota DPRD Propinsi periode 2014-2019 sebagai tersangka.

Muliadi yang dikenal vokal menyuarakan setiap kasus -kasus korupsi di Indonesia, secara tegas Mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi SULTRA segera melakukan penahanan terhadap kedua tersangka demi kepentingan penegakan hukum yang adil, “logis bila kami mendesak dilakukan penahanan, agar mereka tidak melakukan upaya upaya yang bisa menghambat proses hukum, dan ini tentulah menjadi subjektifitas penilaian dari penyidik Jaksa.

“Kita tidak ingin terjadi perlakuan berbeda dalam penerapan hukum misalnya rakyat kecil melanggar langsung ditahan, namun bila pejabat harus ditunda tunda bahkan sampai hari ini juga belum dilakukan penahanan kepada tersangka, kalau karena alasan merebaknya virus Covid 19, sebaliknya menurut kami malah lebih aman bila mereka ditahan lebih steril dari gangguan dan ancaman covid 19. Sekaligus mereka bisa lebih fokus jalani pemeriksaan oleh Kejaksaan” ujarnya

Lanjutnya ia menambahkan Hasil investigasi awal Indonesia Parlemen Watch bahwa kami menduga banyak yang terlibat dalam mendesain instrumen korupsi ini, sehingga menjdi kewajiban moril dan konstitusional bagi aparat hukum membongkar tuntas dugaan korupsi ini.***

kendarikini.com

Update Berita Kendari Hari Ini

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button