Pilkada 2020

Jadi Laporkan KPU dan Bawaslu Kolaka Timur ke DKPP

Kolaka Timur, Kendarikini.com – Setelah beberapa waktu lalu berdinamika melalui media terkait persoalan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, dengan menyampaikan pernyataan akan melaporkan Penyelenggara Pemilu KPU dan Bawaslu Kolaka Timur atas dugaan Pelanggaran Kode Etik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020 ke DKPP RI, ternyata ancaman dari Jaringan Demokrasi Indonesia Kolaka Timur tersebut bukan merupakan gertakan saja namun ternyata terbukti benar, (11/10).

Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kolaka Timur Adly Yusuf Saepi, SH.,MH resmi melaporkan KPU dan Bawaslu Kolaka Timur ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada hari Senin 9 November 2020 yang dibuktikan dengan Tanda Terima Dokumen Nomor 04-9/SET-02/XI/2020 dengan Terlapor KPU Koltim dan Tanda Terima Dokumen Nomor 01-10/SET/02/XI/2020 dengan Terlapor Bawaslu Kolaka Timur, jadi laporannya dua, untuk KPU dan Bawaslu. Laporannya sudah kami kirim kemarin pagi dan diterima oleh Staf DKPP dan sekarang sedang dalam pemeriksaan syarat formil dan materil, mudah-mudahan semua terpenuhi dan dapat segera di registrasi dan dapat dijadwalkan sidang.

Kedua penyelenggara Pemilu ini, KPU dan Bawaslu Kolaka Timur, diduga melanggar kode etik penyelenggara Pemilu dalam pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pilkada Koltim Tahun 2020.

Adly Yusuf Saepi yang juga Mantan Komisioner KPU Kolaka Timur ini mengatakan, bahwa kalau untuk KPU Kolaka Timur kami laporkan semua Komisioner Ketua dan Anggota, atas dugaan pelanggaran kode etik terkait Keputusan KPU Kolaka Timur Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tony Herbiansah dan Baharuddin (BersaTU) sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Tahun 2020 yang tidak sesuai dengan ketentuan Keputusan KPU Nomor 394 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pasangan Calon Pada Saat Pendaftaran dan/atau Verifikasi Syarat Calon Hasil Perbaikan”, dimana dokumen persyaratan pencalonan yaitu Formulir Model B.1 KWK-Parpol Pasangan Calon Nomor Urut 1 Tony Herbiansah dan Baharuddin tidak sesuai dengan kartu tanda penduduk dari yang bersangkutan Tony Herbiansah sebagai indikator kebasahan dokumen pencalonan pada saat mendaftar.

Seharusnya KPU Kolaka Timur tidak menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Tony Herbiansah dan Baharuddin (BersaTU) sebagai Pasangan Calon karena dokumen persyaratan pencalonan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat dan status dokumen di Tolak, karena tidak terpenuhinya indikator kelengkapan dan keabsahan suatu dokumen yang wajib diserahkan dan dipenuhi oleh Bakal Pasangan Calon pada saat mendaftarkan diri sebagaimana ketentuan Keputusan KPU Nomor 394 Tahum 2020.

“Sedangkan untuk Bawaslu Kolaka Timur kami laporkan dua orang Komisioner masing-masing La Golonga Kordinator Divisi Penanganan dan Sengketa dan Abang Saputra Laliasa Kordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, terkait dengan Pemeriksaan atau klarifikasi atas laporan dugaan pelanggaran pemilu terhadap para Terlapor Bupati Kolaka Timur Tony Herbiansah dan isteri Surya Adelina dirumah jabatan Bupati Kolaka Timur tanggal 11 September 2020, dan terbitnya Surat Pemberitahuan Registrasi Perkara atau Formulir Model PSP-5 atas pengaduan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Samsul Bahri Madjid dan Andi Merya Nur (SBM) yang dikeluarkan sebanyak dua kali pada hari yang berbeda atas perkara yang sama, dan terbitnya Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan atau Formulir Model A.17 atas dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada yang diduga dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Tony Herbiansah dan Baharuddin (BersaTU),” bebernya.

Dimana dalam surat yang di tandatangani Ketua Bawaslu Kolaka Timur Rusniyatinur Rakibe tanggal 8 Oktober 2020 dan telah diparaf oleh dua orang Komisioner Bawaslu Kolaka Timur Lagolonga dan Abang Saputra Laliasa, ditujukan kepada KPU Kolaka Timur untuk Menindaklanjuti Pelanggaran Administrasi Pemilihan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

“Namun belakangan terbit Surat yang sama yaitu Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan Formulir Model A.17 yang ditandatangani Komisioner Bawaslu Kolaka Timur Lagolonga atas nama Ketua Bawaslu Kolaka Timur yang telah di paraf sebelumnya oleh Anggota Bawaslu Kolaka Timur Abang Saputra Laliasa, yang dibuat tanggal 9 Oktober 2020, dimana dalam surat tersebut berbunyi Dugaan Pelanggaran Administrasi Tidak Ditindaklanjuti Karena Tidak Memenuhi Unsur,” ungkap Adly.

“Atas tindakan yang dilakukan Ketua dan Anggota KPU dan Anggota Bawaslu Kolaka Timur tersebut diduga telah melanggar ketentuan Pasal 1 ayat 4, Pasal 8 huruf a dan l, Pasal 9 huruf a, Pasal 10, Pasal 11 huruf d, Pasal 12, Pasal 14 huruf c, Pasal 15 huruf a, c, d, g dan h, Pasal 16 huruf a, c dan e Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilhan Umum dan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 10, dan Pasal 16 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum,” tutupnya.***

kendarikini.com

Update Berita Kendari Hari Ini

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button