Pilkada 2020

Jelang Pilkada, Lembaga Keumatan Nasrani Dideklarasikan Ajak Masyarakat tak Golput

Kendari, Kendarikini.com – Gerakan mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) cabang Kendari l, Gerakan Angkatan muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sultra, Perkumpulan Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Pelayanan Kaegorial Pemuda GepSultra (PKPG) menggelar deklarasi Keumatan Kristiani Sultra Untuk mengajak dan menyadarkan masyarakat di 7 Kabupaten/Kota di Sultra, agar mengawal proses demokrasi elektoral yaitu pilkada yang damai, jujur, berkualitas dan berintegritas, (8/12).

PJS Ketua Cabang GMKI Kendari Noldi Suprapto memaparkan beberapa daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020, Sultra sendiri khususnya, terdapat 7 kabupaten/Kota yang akan melaksanakan perhelatan pemilihan kepala daerah yaitu kabupaten Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Muna Konawe Utara, Kolaka Timur, Wakatobi, dan juga Buton Utara.

“Kami mengajak kepada seluruh masyarakat di beberapa kabupaten untuk menggunakan dan menyalurkan hak pilihnya, untuk menghindari krisis legitimasi kekuasaan pemerintah secara politik ditengah
Pandemi Covid-19,” katanya.

Ia menambahkan Pilkada Serentak 2020 diprediksi mengalami penurunan partisipasi pemilih lantaran pelaksanaannya dipaksakan di masa Pandemi Covid-19 dan Hasil survei IPI menunjukkan mayoritas responden atau hampir 80 persen menyatakan was-was datang ke TPS saat Pilkada 2020. Alasannya karena pemilih merasa takut lantaran Pandemi Covid-19 yang sampai saat ini angka penularannya.

“Sudah banyak kelompok masyarakat yang meminta agar pilkada ditunda (PP Muhammadiyah, PBNU, dan Wapres Jusuf Kalla), Pada Pilkada 2015 lalu, tingkat partisipasi pemilih mencapai 70 persen Naik pada Pilkada 2017, 74.2 persen kemudian turun pada 2018, yakni 73,24 persen. Tingkat partisipasi di Pilkada 2020 berpotensi menurun kembali lantaran banyak masyarakat yang takut datang ke TPS Apabila tingkat partisipasi pemilih menurun maka akan berpengaruh pada kualitas demokrasi dan legitimasi para Kepala Daerah terpilih dalam pilkada,” ungkapnya.

Lanjutnya pihaknya mengajak dan menghimbau masyarakat untuk tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pilkada.

“Pilkada 2020 akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Dalam 7 hari terakhir (26 November-3 Desember), rata-rata kasus harian di Indonesia mencapai 5 382 kasus. Upaya mitigasi yang kurang di tengah test positivity rate nasional sangat tinggi, Puluhan petugas KPPS di berbagai daerah yang dikonfirmasi positif Covid-19 (7 orang di Gunungkidul, 13 di Jambi, dan 7 orang di Solok Selatan) Bagi penyelenggara, setiap proses pemungutan suara harus ada SOP untuk disinfektasi alat atau perangkat yang dipakai bersama. Bagi masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan (memakai masker, handsanitizer, jaga jarak),” paparnya.

Mereka juga mengajak masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan pilkada yang damai dan penuh sukacita, dengan menolak segala bentuk money politik.

“Banyaknya warga negara yang terkena dampak ekonomi, PHK, yang juga berkaitan dengan pilkada sehingga memunculkan dugaan money politik, fokus penyelenggara pada penerapan protokol kesehata, terdapat Kepala Daerah Petahana yang menjadi Ketua Satgas Covid-19 di daerahnya masing-masing sehingga adanya potensi pemanfaaan jabatan Ketua Satgas Covid-19 untuk memberikan bantuan sosial dengan menempelkan label tertentu,” paparnya.

Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk turut melakukan pengawasan partisipatif disekitar demi mewujudkan Pilkada yang berintegritas dan berkualitas.

“Pengawasan partisipatif adalah upaya meningkatkan angka partisipasi masyarakat
untuk melakukan pengawasan mengawal proses demokrasi ke arah yang lebih baik, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif menjadi langkah strategis untuk mengawal proses demokrasi yang lebih baik. Baik dari sisi program kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sampai pembuatan sistem aplikasi telah diimplementasikan Bawaslu untuk menekan potensi kecurangan,
Masyarakat bisa langsung melaporkan potensi pelanggaran melalui sistem aplikasi Gowaslu. Bawaslu membuat dan mengembangkan sistem ini guna mempermudah masyakarat untuk melapor,” tutupnya.***

kendarikini.com

Update Berita Kendari Hari Ini

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button