Jelih Indonesia Demonstrasi Hingga Lempar Batu, Kejati Sultra: Kami Tunggu Laporan Pengaduan

0

Kendari, Kendarikini.com – Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) digeruduk masa aksi Jaringan Pemerhati Lingkungan Hidup (Jelih) Indonesia, terkait dugaan pendirian jetty ilegal oleh PT. Hoffmen Energi Perkasa di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Kamis (26/8).

Koordinator aksi Jelih Indonesia, Muh. Anugrah Panji Swara mengatakan, PT. Hoffmen dalam aktivitasnya telah mendirikan jetty ilegal, dimana pembuatan jetty tersebut diluar dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki perusahaan.

Ia menduga, hal tersebut telah melanggar peraturan Presiden No 122 tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

“PT. Hoffmen Energi Perkasa telah melakukan berbagai pelanggaran dan merampok Sumber Daya Alam sejak tahun 2017 yang merugikan negara hingga miliaran bahkan triliunan,” ungkap Muh. Anugrah Panji Swara.

Menurutnya, perusahaan yang berdiri di Kecamatan Moramo, Kabupaten Konsel itu, melakukan pengelolaan yang non prosedural dan melanggar aturan yang berlaku.

“Ini yang memberikan dampak negatif bagi kemajuan daerah. Kami datang di Kejaksaan untuk mendesak dan menghentikan kalau bisa menutup aktifitas perusahaan ini,” ujarnya.

Sedangkan Asisten Intelegen Kejati Sultra, Noer Adi mengatakan pihak Jelih Indonesia dalam aksi demonstrasinya hingga melakukan lempar batu dan air mineral didepan kantor Kejati Sultra.

“Lempar batu, itukan sebenarnya bukan aksi menyampaikan aspirasi itu, sudah menyalahi ketentuan Undang-Undang menyampaikan pendapat. Lempar batu, lempar air mineral,” ungkap Noer Adi saat dimintai keterangan oleh awak Kendarikini.com melalui telfon selularnya.

Meskipun demikian, Noer Adi mengaku, hingga saat ini pihak Kejati Sultra masih menunggu laporan pengaduan dari Jelih Indonesia. Pasalnya, Jelih Indonesia dalam melakukan aksinya hanya berbekal petisi dan pernyataan sikap terkait aktivitas penambangan yang dilakukan oleh PT. Hoffmen Energi Perkasa.

“Kita minta laporan pengaduannya tapi mereka tida beri. Sampai saat ini kami masih tunggu laporannya,” pungkasnya.

Ia juga menjelaskan, sebagai instansi resmi, pihak Kejati Sultra memiliki alur yang jelas dalam memasukkan laporan pengaduan. Pihaknya membutuhkan data berupa nomor surat, perihal laporan pengaduan dan pihak yang bertanggung jawab atau bertandatangan saat memasukkan laporan pengaduan. Hal ini akan digunakan sebagai laporan pertanggung jawaban pihak Kejati Sultra dalam menindaklanjuti adanya laporan pengaduan.

“Mereka sebenarnya tidak perlu demo, cukup masukkan saja laporan, jadi laporan itu ada nomor dan ditujukan pada siapa. Kalau mereka demo, hanya bawa petisi, apa yang mau kami tindak lanjuti,” tandas Noer Adi.

Namun menurut Noer Adi, aktivitas pertambangan golongan C seperti yang dilakukan oleh PT. Hoffmen berkaitan dengan Undang-Undang (UU) minerba atau pertambangan yang merupakan tindak pidana umum. Sehingga akan lebih tepat sasaran jika melaporkan perkara tersebut kepada pihak kepolisian setempat.

“Tapi tidak apa-apa kalau mereka mau mengajukan ke kita, nanti kita akan telaah lebih lanjut,” tukasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini