Berita

Kades Asemi Nunulai Diduga Tabrak Aturan, Terkait Pemberhentian Aparat Desa

KONAWE UTARA – Setelah keluarnya aturan tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa mestinya menjadi acuan dalam menjalankan roda kepemimpinan, Sebab pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa telah diatur dalam Permendagri No. 67 tahun 2017 serta UU No. 6 tahun 2014 dan beberapa peraturan lainnya tentang desa.

Namun berbeda dengan yang terjadi dikonawe utara, dimana Kades Asemi Nunulai Kecamatan Asera Konawe Utara diduga menabrak aturan yang telah ditetapkan mengenai mekanisme pemberhentian aparat desa.

Hal tersebut disampaikan Oleh Ketua Umum Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa (HIPPMA) Konawe Utara, Wildanun (25/3). Ia menyampaikan bahwa untuk pemberhentian perangkat desa, Kades harus berkonsultasi kepada camat terlebih dahulu. Adapun pemberhentian itu apabila perangkat desa meninggal dunia, permintaan sendiri (pengunduran diri) dan diberhentikan.

“Diberhentikan itu apabila usia perangkat desa telah genap 60 tahun, dinyatakan sebagai terpidana, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa dan melanggar larangan”, Ucapnya

Menurutnya Pemberhentian tersebut mesti disampaikan ke camat paling lambat 14 hari setelah ditetapkan. Wajib dikonsultasikan dan mendapatkan rekomendasi dari camat.

“Didalam aturan itu sudah jelas prosedur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Jadi, tidak bisa semaunya Kades memberhentikan perangkat desa harus sesuai rambu-rambu yang telah ditetapkan namun hal ini tidak sama sekali dindahkan oleh kades Asemi Nunulai ada beberapa aparat yang di copot tampa mengikuti prosedur dan mekanisme yg ada diantaranya : 1. Dahlan, A.Ma. Sekertaris Desa, 2. Wasito Indrasto. Kasi Pemerintahan, 3. Ummi Kalsum Kasi Pelayanan, 4. Nanang Satriani Kasi Kesejahteraan, 5. Tuti Yani Kaur Umum & Perencanaan, 6. Ade Saipul Bahri Kepala dusun tiga”, Terangnya

Wilda menuturkan dalam pengangkatan perangkat desapun, Kades harus membentuk tim untuk penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa. Dalam penjaringan itu dilaksanakan paling lama dua bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan.
Bakal calon perangkat desa itu sekurang-kurangnya dua orang untuk dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat. Lalu, camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat-lambatnya tujuh hari kerja. Setelah itu barulah Kades menerbitkan SK pengangkatan.

“Olehnya itu saya selaku warga desa Asemi Nunulai sangat menyayangkan atas tindakan otoriter kepala desa Asemi Nunulai. Yang diduga telah menyalahgunakan wewenang dengan melakukan pergantian aparat desa yang cacat prosedur. Dan pastinya dalam proses perekrutan aparat desa yang baru kami duga tidak terlepas dari praktek Nepotisme”, Tegasnya

Mahasiswi UHO ini menegskn jika kades masih mengangkat aparat di luar surat edaran tersebut maka bisa jadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan akan berdampak pengembalian. Sebab, acuan dalam bekerja aparat itu menyimpang dari aturan tersebut.

“Tentu kami tidak akan tinggal diam, dalam waktu dekat ini kami akan ajukan laporan ke beberapa Instansi terkait”, tutupnya.***

kendarikini.com

Update Berita Kendari Hari Ini

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button