TNI-POLRI

Kapolsek Puriala Terindikasi Menjadi Fasilitator Penjualan Tanah

Diwilayah Tulunggulino Kepada Salah Satu Oknum Pejabat Polda Sultra

KONAWE – Konflik agraria di Sulawesi tenggara tidak lagi menjadi hal yang baru, namun konflik ini menjadi hal yang sering hadir ditengah-tengah kehidupan masyarakat sehingga memicu terjadinya konflik horizontal dalam satu wilayah tertentu.

Daerah Mulwa merupakan salah satu wilayah administratif kecamatan puriala kabupaten konawe yang memiliki banyak lahan yang sangat strategis dan kaya akan potensi Sumber Daya Alam (SDA) didalamnya, sehingga menjadikan daerah tersebut sebagai sasaran investor untuk masuk berinvestasi.

Ketua Umum HIPPMA MULWA, Amir Budukarim, SE mengatakan bahwa, telah dilaksanakan pertemuan yang dihadiri oleh Pemerintah Desa Lingkup Mulwa, Ketua BPD, Tokoh-tokoh Masyarakat serta Pengurus Hippma Mulwa (27/09/19).

“Dalam pertemuan tersebut disepakati beberapa poin sebagaimana tertuang dalam berita acara hasil musyawarah salah satunya adalah menolak seluruh aktivitas penjualan tanah didaerah Mulwa, tepatnya didesa unggulino kepada pihak asing, baik korporasi maupun perorangan,” ucap Amir kepada awak media Kendarikini.com, Jumat 24 April 2020.

Wakil ketua HIPPMA MULWA Apriyanto, S.Pi menambahkan bahwa, pertemuan tidak berhenti disitu (24/09/19), pertemuan dilanjutkan di balai kecamatan puriala (16/10/19). Pertemuan tersebut dihadiri oleh semua Muspika Kecamatan Puriala beserta tokoh-tokoh masyarakat, pengurus HIPPMA MULWA, Garpem Sultra dan Ana Mandara Sultra.

“Dalam pertemuan terjadi diskusi dan perdebatan yang sangat alot, tetapi Alhamdulillah semua yang hadir dalam pertemuan tersebut sepakat bahwa menolak aktivitas penjualan tanah dalam bentuk apapun didaerah Mulwa,” tandas Apriyanto.

Ia menegaskan, kesepakatan tersebut hanya menjadi sebuah kesepakatan diatas kertas. Sebab, ironisnya Kapolsek puriala yang hadir pada saat pertemuan serta ikut bertanda tangan diatas materai 6000 telah melakukan penghianatan, pasalnya Kapolsek telah menjadi fasilitator dalam pembelian tanah didaerah Mulwa tepatnya di desa Unggulino kepada salah satu oknum penjabat POLDA SULTRA.

“Dan anehnya, tanah yang diperjual belikan oleh salah satu oknum (ASN) yang juga warga unggulino mengaku memiliki puluhan hektar tanah yang akan dijual oleh salah satu penjabat Polda Sultra. Ini sangat miris, karena Kapolsek ikut serta menjadi fasilitator dalam proses penjualan tanah tersebut,” ungkapnya.

Adanya fenomena seperti ini membuat konflik horizontal didalam masyarakat, sehingga tugas dan fungsi institusi kepolisian tidak lagi menjadi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, namun justru berpotensi menjadi sebab akibat terjadinya konflik ditengah masyarakat Mulwa.

Terkait persoalan tersebut Tim Kendarikini masih berusaha mengkonfirmasi pihak terkait.***

kendarikini.com

Update Berita Kendari Hari Ini

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button