Berita

Kudeta Sultra : Apresiasi langkah Kejati Sultra Dan Duga ada Tersangka Lain Yang Nelum Diungkap

Kendari, kendarikini.com – Sebelumnya Kejati Sultra menetapkan 2 tersangka kasus SPPD fiktif pada dinas atau OPD Infokom Pemprov Sultra (5/19), parlemen Watch indonesia menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Kejati Sultra bererta seluruh jaksa penyidik kasus SPPD fiktif tersebut yang diyakini akan melibatkan banyak pihak dan diduga kuat merupakan konspirasi para koruptor dalam merampok uang rakyat.

Direktur Koalisi Untuk Demokrasi dan Transparansi Anggaran (Kudeta) Sultra Mahmud Sarifu mengatakan kita tentu senang dan bangga Karena penyidik jaksa pada kejakasaan tinggi Sultra punya keberanian, dan dedikasi yang tinggi pada rakyat.

Mereka mampu fokus membongkar kasus ini. Hal ini menunjukkan bahwa Kejati tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Dengan ini tentu publik memiliki kepercayaan yg tinggi pada lembaga dan aparat hukum olehnya Kudeta Sultra mendesak kepada Kejati Sultra :

1. Segera menahan 2 org tersangka kasus SPPD fiktif agar tidak ada upaya mereka melakukan perbuatan hukum dengan menghilangkan barang bukti atau lain sebagainya sekali lagi demo kepentingan penyidikan untuk mbongkar dugaan praktek dana aspirasi atau dana pokok pokok pikiran yang seperti sudah terjadi pada banyak lembaga DPRD di indonesia.

2. mendesak pihak Kejati segera memeriksa dan menetapkan ketua DPRD propinsi Sultra yang diduga kuat terlibat dalam peran strategis sebagai badan anggaran dalam proses penetapan APBD perubahan 2019 tersebut.
3. Menghimbau kepada saudara T yang dijadikan tersangka dan kadis Infokom agar membuka scr terang benderang kasus tersebut dgn menjadi “justice kolaborator” shgereka Tidak menjadi korban pada kasus SPPD fiktif tersebut

4. Mendesak kepada Kejati Sultra agar memeriksa pihak pihak yang diduga kuat terlibat Krn penetapan anggaran pasti melibatkan TAPD pemprop, kan Tidka logis kalau anggota dprd justru memakai anggaran skpd. Ini patut diduga kuat ada kolaborasi disini

5. Kita rakyat Indonesia dan Sultra khususnya diminta megawal kasus ini scr bersama Samapi tuntas.

Olehnya itu Direktur Kudeta Sultra meminta kepada kejaksaan tinggi Sultra untuk dapat membongkar kasus ini sampai pada akar akarnya, logikanya kalau anggota DPRD ditersangakakan karena modus SPPD fiktif pada dinas Infokom bisa di duga ada dana pokok pokok pikiran yang jumlahnya jauh lebih besar pada OPD tersebut yang juga dinikmati oleh anggota DPRD yang lain termasuk kemungkinan adanya OPD lain yang juga menjalankan modus serupa dengan memasukkan program kegiatan para legislator pada RKA dinas masing masing, ini patus diduga kuat sehingga untuk membuktikan harus dilakukan pengembangan kasus.

kendarikini.com

Update Berita Kendari Hari Ini

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button