Hukum

Kudeta Sultra, Duga Kasus SPPD Fiktif Melibatkan Banyak Pihak

Kendari, kendarikini.com – Dugaan terjadinya praktek kolusi dan korupsi oleh TAPD dan Anggota DPRD Propinsi SULTRA periode 2014-2019, Dibuktikan dengan Terjeratnya salah satu mantan anggota DPRD Propinsi atas kasus SPPD fiktif di dinas Infokom, (16/4).

Direktur Koalisi Untuk Demokrasi dan Transparansi Anggaran (Kudeta) Sultra Mahmud Sarifu mengatakan yang mengherankan , adalah kenapa bisa anggota DPRD Propinsi justru menggunakan SPPD Pada dinas yang bukan domain anggarannya ini patut diduga kuat telah terjadi kolaborasi pokok pokok pikiran di SKPD lain oleh oknum anggota DPRD berbeda.

“Seperti yang telah terjadi pada DPRD Propinsi Sumut, Ada alokasi anggaran ‚Äúdana aspirasi atau pokok pikiran yang digelontorkan oleh pempro0 kepimpinan atau anggota DPRD, Olehnya kami mendesak pihak kejaksaan agar melakukan pengembangan kasus secara transparan dan menyeret seluruh aktor yang terlibat
Karena ini sangat merugikan masyarakat Sultra” jelasnya saat dihubungi via whatsApp.

Ia menambahkan diduga kuat modus operandinya adalah dana ratusan milyar dari TAPD, di bagi per anggota. DPRD PROPINSI periode 2014-2019 lalu masing masing anggota buat program kegiatan ke SKPD.

“Dugaan ini akan kami suarakan ke Kejati Sultra bisa melakukan investigasi dan pengembangan secara menyeluruh, tentulah ini merupakan dugaan yang butuh pembuktian secara hukum” tegasnya.

lanjutnya Ia mengatakan tugas kami mengawal aparat hukum dengan bersurat resmi ke KPK dan Kejagung termasuk aksi demo bila diperlukan nantinya. Ia pun menambahkan Point tuntutannya :

1. Kejati di minta segera menahan tersangka pelaku korupsi SPPD fiktif di dinas Infokom yakni saudara mantan anggota DRPD berinisial T, dan Kadis Infokom Sdr S.

2. Mendesak Pihak penyidikan Jaksa agar mengembangkan kasus ini secara trsansparan karena diduga kuat melibatkan banyak anggota DPRD prop. Periode 2014-2019. Dimana modusnya adalah dugaan kolusi &korupsi dalam bentuk pokok pokok pikiran atau lebih dikenal dengan dana aspirasi.

3. Mendesak pihak Kejati segera memanggil kepala BPKAD SULTRA , untuk memberikan penjelasan dan keterangan terkait adanya hal yang tidak lazim dimana model penganggaran yang tdk rasional. Kenapa ada SPPD Infokom justru bisa digunakan atau di nikmati oleh anggota DPRD SULTRA. Hal ini mengindikasikan bhw ada bentuk kerjasama atau kolusi anggaran yang didesain begitu rapi dan hal bisa saja terjadi disemua SKPD bahkan oleh anggota DPRD yang lain.

4. Kasus ini akan kami monitoring secara penuh , dan mendesak Bapak Jaksa Agung dapat menuntaskan persoalan yang meresahkan masyarakat Sultra. Agar kiranya bapak Jaksa Agung memprioritaskan kasus ini sampai tuntas ke akar akarnya sama seperti kasus Jiwasraya yang mendapatkan apresiasi publik.***

kendarikini.com

Update Berita Kendari Hari Ini

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button