Opini

Menjerat Kapolda Sultra Dengan Pasal Penyebaran Hoax

Oleh : FAJAR NUR YUSUF.
Direktur Eksekutif Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kendari

Konsep Negara Hukum (Rechtstaat) seperti akan benar-benar akan diuji pada pelaporan Kapolda Sultra Brigjend. Pol Merdiansyah dengan Laporan Polisi (LP) Nomor : LP/ 12/ B/ III/ 2020/ Propam oleh Wartawan Senior, Andi P. Tjulang terkait Disiplin dan Kode Etik Anggota Polri. Pelaporan tersebut bermula dari pernyataan Kapolda Sultra yang menuai kontroversi dikhalayak publik dengan mengancam mempidanakan penyebar video 49 TKA asal China yang keluar dari Bandara Halu Oleo dengan dalih video tersebut berupa konten hoax.

Alih-alih menjebloskan ke jerugi besi pemilik akun Instagram @Kotakendari, pemilik akun tersebut justru dikeluarkan. Disertai klarifikasi serta permohonan maaf Kapolda Sultra dengan mengakui kesalahannya dalam memberikan informasi terkait 49 TKA asal Negeri Tirai Bambu tersebut. Lantas persoalan tersebut selesai?

Secara substansial, dalam konsep Hukum Pidana Materiil dikenal dengan Perbuatan Pidana, Pertanggungjawaban Pidana dan Sanksi Pidana. Setiap warga negara tanpa terkecuali harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menerima sanksi atas perbuatan tersebut. Begitupun Kapolda Sultra, sebagai warga negara yang baik dan paham hukum harus taat pada proses hukum yang berlaku.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Hoax berarti “Berita Bohong”. Jika dicermati pada perundang-undangan tidak ada satupun yang menyebutkan kata “Hoax”, tetapi jika dimaknai dalam konteks tindak pidana maka terkualifikasi pada UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana yang telah diubah oleh UU No.19 Tahun 2016 dan UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Lantas Pasal apa yang dapat dikenakan pada Kapolda Sultra?

Menurut hemat kami, Pasal 14 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1946 : “Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”

Dari analisa kami pernyataan Kapolda Sultra memenuhi unsur Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Berkaca pada kasus mantan aktivis, Ratna Sarumpaet terkait penyebaran hoax atau berita bohong, yang mengaku di aniaya. Ternyata usai pemeriksaan penyidik kepolisian dia mengakui bahwa telah berbohong dan tidak dianiaya tetapi wajahnya memar karena melakukan operasi plastik disebuah Rumah Sakit.

Oleh Majelis Hakim PN Jakarta Selatan, Ratna Sarumpaet divonis 2 tahun penjara, lebih rendah dari 6 tahun tuntutan jaksa. Ratna terbukti melanggar Pasal 14 ayat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 28 juncto Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi. Elektronik.

Fiat Justitia Ruat Coelum

Jadi ko mo lapormi itu Kapolda? tanya temanku dipercakapan Via Whatshapp.

kendarikini.com

Update Berita Kendari Hari Ini

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button