Opini

Omnibus Law Masalah atau Solusi ?

Oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo (Gita Budiana, Aprilianto, Sahrul Gunawan, Masail Mawaqif, dan Muh. Syarif)

Kami beranggapan setidaknya ada beberapa alasan yang mendasari penolakan publik terhadap Omnibus Law, sebagai berikut:

Secara filosofis dan historis omnibus law dinilai sebagai produk hukum yang diadopsi oleh negara yang berlatar belakang common law, sementara Indonesia berlatar belakang civil law.

Dalam praktiknya hal ini pernah diberlakukan di negara berlatar belakang civil law yaitu Vietnam, dan hal itu berhasil dikarenakan melalui proses kurun waktu yang cukup lama dan ditidak didasari kepentingan politis serta murni untuk kebutuhan masyarakat.

Ditinjau dari perspektif Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, apakah ada nomenklatur yang memberikan kepastian hukum terhadap penghimpunan dari berbagai Undang-Undang dalam hal ini omnibus law.

Dengan ini kami berinisiatif untuk mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi dengan dalih yang dijelaskan diatas.***

kendarikini.com

Update Berita Kendari Hari Ini

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga
Close
Back to top button