Berita

Pelayanan Kepemudaan Dan Transparansi Anggaran Di Toari Harus Di Tingkatkan

Kolaka, Kendarikini.com – Pelayanan kepemudaan dan transparansi anggaran di Kecamatan Toari Harus Di Tingkatkan, Pasalnya Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Toari menyesalkan adanya beberapa oknum aparat Kecamatan hingga Desa yang sampai hari ini belum melaksanakan transparansi serta pelayanan kepemudaan dibeberapa wilayah kecamatan toari secara maksimal, (28/5).

Ketua KNPI Kecamatan Toari Anank Ramli menilai terdapat potensi terjadinya tindak korupsi apabila penggunaan anggaran tidak transparan dan diawasi dengan baik. Hal tersebut berkaca pada beberapa kegiatan kepemudaan yang tidak optimal di jalankan oleh para pemuda di kecamatan toari.

“Misalnya, Pada saat beberapa kelompok pemuda melaksanakan Penyemprotan Disinfektan untuk penanganan Covid-19 secara sukarela beberqpa desa mereka tidak dapat maksimal dalam pelaksanaan karna pelayanan dan transparansi anggaran dari aparat sangat memperihatinkan” ungkapnya.

Lanjutnya Terkait kondisi saat ini juga menilai penggunaan anggaran terkait dengan Kepemudaan Hingga penanganan Virus Corona belum dioptimalkan oleh pemerintah.

Diketahui, Pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang di tuangkan dalam Undang-Undang No 40 Th 2009 Tentang KEPEMUDAAN Pasal 17 ayat (2) Pada Poin ‘e’ (Menjamin Transparansi Dan Akuntabilitas Pablik) yang didukung dengan poin ‘f’ (Memberi Kemudahan Akses Informasi) Jadi Untuk pemerintah yang tidak melaksanakan itu maka dengan sengaja mereka menyimpang dari Aturan Yang ada .

Sebelumnya Anank menyambangi pemuda-pemudi dibeberapa desa di kecamatan toari dan menerima laporan terkait ketidak adaanya Transparansi Dan Layanan kepemudaan, Hal ini sangat memprihatinkan karna menurutnya tampa Pemuda Pemerintah tidak akan maksimal melaksanakan segala bentuk kegiatan.

 “Kalau anggaran kepemudaan dalam hal ini anggaran Karang Taruna Desa hanya di post kepada bidang olahraga pada saat merayakan hari kemerdekaan itu sangat tidak logis karna masih banyak kegiatan lain yg mampu di hasilkan dengan sisa anggaran yg ada” tegasnya.

Dilain Tempat Hamzah (Wakil Ketua Bidang Hukum Dan HAM) Mengatakan “Sesuai UU No 40 Th 2019 telah dijelaskan terkait kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pelayanan dan transparansi di segala bentuk kegiatan dan pembangunan Kepemudaan, Jadi tidak ada alasan untuk mereka (pemerintah desa/kecamatan) Untuk Tidak Melaksanakan printah undang-undang Itu” paparnya.

Dengan demikian, dia merasa pemerintah kecamatan dan desa harus mempublikasikan penggunaan anggaran untuk pelaksanaan dan pelayanan kepemudaan, sehingga masyarakat dapat secara aktif terlibat dalam pengawasan penggunaan anggaran.

Dalam kesempatan ini Mereka Berharap Agar Pemerintah Kecamatan & Desa mampu melaksanakan peningkatan transparansi dan pelayanan terhadap segala bentuk kegiatan Kepemudaan.

Mereka juga meminta dukungan penuh dari DPD KNPI dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka untuk sesekali turun lapangan dan meninjau kegiatan-kegiatan kepemudaan di Kecamatan Toari.***

kendarikini.com

Update Berita Kendari Hari Ini

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button