Opini

Penangkapan Ali Baharsyah, Equality Before The Law Dibajak Penguasa, Dimana Keadilan?

Oleh : Rama Sultan (Ketua Gema Pembebasan Kolaka)

Ditengah kecemasan umat menghadapi pandemi corona (covid-19) yang semakin hari semakin mengganas dan membabi buta di Indonesia,

Berita pahit justru datang menghampiri umat Islam. Bagaimana tidak. Penangkapan terhadap aktivis Islam kembali terjadi ditengah pandemi corona, sangat di sayangkan padahal sebelumnya Polri terus membuat kebijakan guna membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran virus corona.

Khususnya dalam penanganan tindak pidana, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis meminta jajarannya selektif dalam melakukan penahanan kepada para tersangka.
Sebagaimana yang dikatakan Kabag Penum Divisi Humas

“Ada petunjuk dari Bapak Kapolri berkaitan dalam penanganan tindak pidana di tengah wabah corona. Secara khusus yang berhubungan dengan penentuan penahanan di proses penyidikan itu upaya paling terakhir,” kata, Kombes Pol Asep Adi Saputra di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (2/4/2020).

Tentunya kebijakan ini diambil untuk mengurangi kepadatan jumlah tahanan di rutan kepolisian.
Sehingga meski di dalam tahanan, mata rantai virus corona bisa dicegah dengan ‎physical distancing sesuai kebijakan pemerintah.

Rupanya kebijakan ini tidak diindahkan oleh penyidik itu sendiri.

Ali Baharsyah, yang dikenal sebagai aktivis Islam yang begitu vokal mengkritik kebijakan rezim bersama tiga rekannya ditangkap, oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri, pada jum’at (3/4)

Penangkapan ini merupakan tindak lanjutan atas Laporan Muanas Alaidid terkait unggahan vidio yang di upload Ali Baharsyah yang dianggap menyebarkan berita bohong dan melanggar ketentuan pasal 14 dan 15 UU no. 1 tahun 1946 tentang peraturan pidana.

Tak main-main Ali Baharsyah dibrondong pasal berlapis, mulai dari dugaan tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) berdasarkan SARA, penyebaran diskriminasi terhadap etnis, menyebar berita bohong, penghinaan terhadap penguasa dan badan hukum, hingga dugaan makar melalui media sosial facebook.

Ancaman pidananya pun juga tidak main-main dan sangat mengerikan. Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) UU No 19/2016 Ancamannya 6 tahun dan denda 1 miliar. Pasal 16 Jo pasal 4 huruf b angka 1 UU No 40/2008 ancamannya 5 tahun dan denda 500 juta. pasal 14 ayat (2) dan/atau pasal 15 UU No 1/1946 ancamannya hingga 10 tahun. Pasal 207 KUHP dan pasal 107 KUHP ancamannya 1,5 tahun dan 15 tahun dan seumur hidup.

Tentu ini menjadi tanda tanya besar bagi umat, mengapa begitu cepat proses penangkapan terjadi kepada bung Ali, bahkan telah sampai pada status tersangka! Diketahui penangkapan Aktivis Islam ini tanpa adanya surat pemanggilan terlebih dahulu, tanpa memeriksa saksi-saksi dalam membentuk BAB terlebih dahulu. Yang mestinya harus dilakukan penyidik sesuai dengan proses hukum. Lagi-lagi “due process law” dilanggar oleh penegak hukum itu sendiri. Dan penyidik tidak menjunjung tinggi asas “presumption of innocence” (praduka tak bersalah).

Kasus penangkapan Ali Baharsyah ini, telah menambah daftar kriminalisasi yang terjadi pada Ulama, aktivis Islam dan mereka yang tidak sejalan dengan keinginan rezim hari ini. Sebelumnya sebut saja kasus Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab, Habib Bahar bin Smith, Gus Nur, Ahmad Dani, Ustad Bachtiar Natsir, Ustad Zulkifli Ali, Jonru Ginting (yang juga dilaporkan oleh Muannas Alaidid), Mahasiswa yang dengan konsisten mendakwahkan khilafah pun menjadi korban persekusi sebagaimana yang terjadi pada Hikmah Sanggala, yang harus menerima surat DO dari rektor yang dzolimnya sama dengan rezim hari ini. Dan masih banyak lagi kasus kriminalisasi yang terjadi, bukan hanya kepada Ulama dan Aktivis Islam, Ormas Islam pun tak luput menjadi korban Kriminalisasi dan Persekusi Rezim.

Penangkapan yang terjadi kepada Aktivis Islam ditengah situasi pandemi seperti saat ini, akan menjadi raport merah untuk penguasa dan Kapolri selaku penegak Hukum di negeri ini. Dan pastinya akan semakin menambah kekecewaan dan kemarahan umat kepada penguasa.

Saat sebanyak 35.676 narapidana dibebaskan. Melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19.

Lalu mengapa Justru kriminalisasi dan penagkapan terjadi kepada Ali Baharsyah, seorang aktivis Islam yang begitu vokal mengkritik kebijakan rezim dan konsisten mendakwahkan Khilafah sebagai solusi negeri hari ini.

Sangat disayangkan perlakuan rezim dan aparat penegak hukum berbeda jauh ketika umat Islam yang menjadi korban penghinaan dan melaporkan berbagai kasus penghinaan, pihak aparat hukum atau penyidik terkesan lambat dalam penanganan kasus, bahkan sampai ada kasus yang berakhir tanpa adanya pemeriksaan padahal jelas-jelas melakukan penghinaan kepada ajaran Islam.

Masih jelas dalam ingatan umat kasus Sukmawati, yang dengan terang-terangan menghina ajaran Islam, tentang seruan azan dan cadar yang dibandingkan dengan kidung dan konde, menghina Rasulullah Saw. Dengan membandingkan siapa yang paling berjasa kepada negeri ini Rasulullah saw atau Ir. Soekarno, perkaranya justru dihentikan

Melalui Surat bernomor B/3425/III/RES.1.24/2020/Ditreskrimum dan Nomor S.Tap/47/III/2020/Ditreskrimum yang dikeluarkan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 20 Maret 2020, menjadi arti Surat tersebut memberikan laporan Perkembangan Hasil Penyelidikan dan Pemberitahuan Tentang Dihentikannya Kasus Penghinaan Rasulullah SAW yang dilakukan oleh Sukmawati.

Dan masih banyak lagi kasus dugaan pidana yang dilaporkan umat Islam untuk menuntut hukuman kepada pelaku kejahatan dan penghinaan terhadap Umat Islam dan Ajarannya namun tidak di proses oleh penegak hukum. Seperti Ade Armando, Abu Janda, Viktor Laiskodat, Muwafiq. Yang sampai saat ini para penista Agama ini masih terus bebas berkeliaran membuat keonaran, terus menghina ajaran Islam, kasusnya tidak jelas kelanjutannya
Seolah memberi isyarat kepada umat bahwa mereka kebal hukum karena mereka mempunyai akses kepada penguasa dan pro atas segala kebijakan penguasa.

Sampai akhirnya kita bertanya, apakah Derajat Presiden lebih tinggi dari pada Derajat Rasulullah Saw di negeri ini yang mayoritas islam?

Saat tuduhan kepada pelaku penghinaan presiden langsung dibayar cash dengan hukuman penjara, sedangkan yang jelas-jelas penghinaan terhadap Rasulullah Saw, pelakunya masih bebas berkeliaran di negeri ini.

Hal ini semakin menguatkan dugaan umat bahwa dinegeri ini keadilan telah dibajak oleh penguasa. Keadilan hanya untuk mereka yang punya akses pada penguasa dan mereka yang pro atas segala kebijakan dzolim penguasa yang bersembunyi dibalik Pancasila

Padahal dalam konstitusi pasal 1 ayat (3) telah jelas menyatakan bahwa negara Indonsia adalah negara Hukum.

Harusnya menjunjung tinggi asas “Equality Before The Law” (Persamaan kedudukan dimata Hukum) sebagaimana yang ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Namun dalam tataran faktual keadilan, umat Islam selalu diminta bersabar ketika didzolimi, diminta agar taat hukum, melaporkan ke polisi ketika merasa terjadi dugaan tindak pidana dan mengikuti prosedur hukum.

Tapi ketika umat Islam ikuti prosedur, melapor ke polisi, laporannya tidak diterima jika tidak didesak dengan demontrasi. Sudah menjadi laporan, ujungnya juga tidak diproses, atau bahkan dihentikan seperti Kasus penistaan Rasulullah SAW oleh Sukmawati dan kasus-kasus penistaan lainnya.

Akhirnya dari kasus penangkapan Ali Baharsyah, semakin jelas membuka kebobrokan hukum negeri ini. Hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri dengan sangat mudah dijadikan alat oleh penguasa untuk mengamankan kekuasaannya dan dipakai untuk memukul, mengkriminalisasi, membungkam, dan memenjarakan yang mereka anggap mengancam kekuasaannya

Penguasa hari ini mencoba menggeser Negara ini dari Negara yang berdasarkan Hukum (rechstaat) menuju Negara berdasarkan Penguasa (machstaat) sehingga Hukum dijadikan alat Kekuasaan instrumen politik.

Tidak ada lagi alasan untuk menggantungkan harapan keadilan kepada Demokrasi yang telah sangat jelas menampakkan kerusakannya dengan rezimnya yang dzolim terhadap umat dengan menerapkan asas suka-suka, politik belah bambu, tebang pilih kasus. Sehingga asas “Equality Before The Law” dengan mudahnya dibajak oleh penguasa!!!

Dari kasus Ali Baharsyah sudah sepatutnya umat mengembalikan hukum kepada Allah Swt sang khaliq (pencipta) sebab tidak ada hukum yang adil selain hukum yang ditetapkan Allah Swt. Dan sudah waktunyaa kita berdiri tegak bersama bung Ali Baharsyah mendakwahkan syariat Islam dalam naungan Khilafah yang akan menjadi solusi fundamental untuk negeri ini dan menjadi rahmat untuk seluruh alam

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةًۭ لِّلْعَٰلَمِينَ
“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” (Q.S Al-Anbiya : 107)

Wallahu’alam Bisawwab.***

kendarikini.com

Update Berita Kendari Hari Ini

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga
Close
Back to top button