Opini

Pendidikan Berbasis E-learning Tidak Layak di Wilayah Kami

Oleh : Syarif hidayatullah
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari
Kader DPC PERMAHI Kendari

Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 36962/MPK.A/HK/2020 tentang pembelajaran secara daring (kuliah online) dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). Mendikbud mengimbau kepada tenaga pendidik maupun pelajar agar sistem kegiatan belajar-mengajar (KBM) diterapkan di rumah masing-masing dengan menggunakan metode daring.

Dalam penerapan belajar-mengajar ini, dosen-dosen dan mahasiswa bisa lewat Video Call, maupun foto dan menentukan ada korelasi memanfaatkan beragam fitur aplikasi yang tersedia, dengan menggunakan perangkat elektronik seperti gawai maupun perangkat lunak (komputer).

Berangkat dari tulisan di atas, tentu kita apresiasi langkah Nadiem dan pihak kampus, tetapi bagi pendidikan di daerah 3T yang jauh dari pusat perkotaan sangat belum siap mengaplikasikan metode tersebut. Dengan berbagai keluhan dari tenaga pendidik dan peserta didik soal sarana pendukung yang kurang maksimal penyediaannya. Sepintas aktivitas belajar-mengajar dengan sistem daring (kuliah online) boleh jadi solusi jitu saat ini guna memencilkan pandemi Covid-19. Akan tetapi, terdapat banyak hambatan-hambatannya.

Beberapa hari lalu, saya melihat beberapa dari rekan” saya di fakultas hukum universitas muhammadiyah kendari menuangkan gagasannya dalam bentuk tulisan Tentang bagaimana menyikapi imbauan pemerintah soal pendemi ini dan penerapan kegiatan belajar-mengajar berbasis daring yang telah di terapkan hampir semua kampus di indonesia dan juga tentu menuai kontroversi bagi masyarakat kalangan bawah seperti penulis

Berbicara soal pendidikan di negara ini, tiada hentinya menuai perbalahan. Bahkan jauh sebelum pendemi Corona ada di Indonesia. Pendidikan di pusat-pusat kota itu belum bisa disamakan dengan kualitas pendidikan di daerah terpencil. Apalagi menyoal belajar-mengajar metode daring atau penerapan pembelajaran jarak jauh.

Pertama, perkara kapasitas jaringan internet yang sangat minim dijangkau. Perlu diketahui, tidak semua titik daerah itu mempunyai akses jaringan internet seperti kolaka timur (koltim) yang saya sebut kota peradaban, kolaka timur itu mrpkan daerah otonom yang di mekarkan sejak tahun 2013 tentu,secara sepintas kolaka timur ini daerah otonom yang boleh dikatakan masih ABG karna masih beranjak 18 tahun sehingga pembangunan dari segala sektor belum maksimal singkat cerita dari penulis di desa saya yaitu desa anambada apabila lampu mati atau dalam bahasa bugisnya black light jaringanpun ikut menghilang

Hal ini, bukan masalah baru bila ingin dijelaskan lebih jauh. Tidak bisa dipungkiri, di era industri 4.0 ini seperti teknologi, informasi, dan komunikasi berpengaruh signifikan untuk menopang keperluan pendidikan.

Kedua, tidak semua mahasiswa itu memiliki perangkat elektronik, seperti peranti komunikasi berbasis android dan perangkat lunak lainnya (komputer) dikarenakan keterbatasan kebutuhan. 

Dengan metode belajar-mengajar jarak jauh yang mungkin saja berlangsung sampai kedepannya hingga waktu yang belum ditentukan apalagi kabarnya di universitas penulis di perpanjang sampai dengan 30 april, mau tidak mau orang tua mahasiswa dengan keadaan terpaksa menggali pundi-pundi rupiah bilamana anaknya menuntut dalam pengadaan Hp/komputer.

Belum lagi kuota internet/kartu prabayar kian melambung harganya di tengah-tengah akses jaringan yang hanya di tempat-tempat tertentu bisa terjangkau.

Belajar dari rumah bukan berarti liburan, belajar sistem daring bukan berarti semua mata pelajaran diganti dengan tugas? bayangkan, bila disetiap mahasiswa punya mata pelajaran yang banyak dan tiap mata pelajaran diganti tugas semuanya, lama-lama siswa mati bukan karena inveksi Covid-19, tapi mati karena tugas yang amat menumpuk.

Tetapi keadaan yang genting ini, di tengah-tengah gencarnya pandemi Covid-19, sukar atau tidak mungkin metode belajar jarak jauh tetap dipatuhi. Meskipun, kita akui dalam implementasinya masih kurang efisiensi. Namun, bukan berarti peserta didik terlalu dipaksakan menunaikan pola atau metode yang dicanangkan pemerintah dan pihak kampus.

Kita berharap kedepannya, setelah berakhirnya pandemi yang menimpah negeri ini, pemerintah dan pihak kampus harus sigap dalam mempersiapkan dan memperhatikan konsekuensi terburuk jika di tetapkannya suatu kebijakan agar tujuan pendidikan yang di amanahkan dalam UUD 1945 dapat tercapai secara komprehensif.***

kendarikini.com

Update Berita Kendari Hari Ini

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button