Opini

Peran JaDI Sebagai Pemantau Pilkada 2020

Penulis : Adly Yusuf Saepi, S.H.,M.H.
Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kolaka Timur.
Komisioner KPU Kolaka Timur Masa Jabatan 2014-2019.

Pemilihan kepala daerah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Pilkada adalah pesta demokrasi prosedural yang berskala lokal ditingkat daerah untuk memilih pemimpin yang berkualitas sesuai dengan kehendak masyarakat.

Tiada negara demokrasi tanpa pemilihan umum (Pemilu), sebab pemilu merupakan instrumen pokok dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Sesungguhnya, pemilu tidak saja sebagai arena mengekspresikan kebebasan rakyat dalam memilih pemimpinnya tetapi juga arena untuk menilai dan menghukum para pemimpin yang tampil dihadapan rakyat. Namun pengalaman diberbagai tempat dan negara menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu seringkali hanya berupa kegiatan prosedural politik belaka, sehingga proses dan hasilnya menyimpang dari tujuan pemilu sekaligus mencederai nilai-nilai demokratis.

Dalam konstestasi Pilkada, masyarakat memiliki hak dan kewajiban baik dalam menentukan pilihan untuk memilih Pemimpin yang dikehendakinya maupun turut serta berperan aktif mengawal dan mengawasi jalannya proses tahapan penyelenggaraan Pilkada yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu).

Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan harus benar-benar memastikan tahapan penyelenggaraan pesta demokrasi lokal (Pilkada) berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dibutuhkan peran dari masyarakat sebagai Pemilih untuk berpatisipasi dalam mengawasi, memantau dan melaporkan segala macam bentuk potensi pelanggaran dan/atau kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan.

Pengawasan Partisipatif Masyarakat yang dimaksud dalam Pilkada yaitu keterlibatan masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan terhadap seluruh proses tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, sehingga tercipta pemilihan yang transparan, berintegritas, Jujur dan adil, profesional dan akuntabel.

Regulasi hukum terkait dengan Partisipatif masyarakat baik dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) pada Pasal 448 s.d Pasal 450 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang/Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Pasal 131 s.d Pasal 133.

Dalam Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan.

Menindaklanjuti Undang-Undang Pilkada tersebut KPU menerbitkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Dimana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e, disebutkan bahwa Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan salah satunya dapat dilakukan dalam bentuk Pemantauan Pemilihan.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk Pemantauan Pemilihan yang diatur dalam dua Undang-Undang (UU) tersebut, yaitu Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada memiliki substansi yang sama dalam hal Pemantauan, hanya saja secara regulasi teknis berkenaan dengan akreditasi Pemantau berbeda. Dimana pada Pemilu, Pemantau dalam UU Pemilu, mendaftar dan di akreditasi oleh Bawaslu sedangkan pada UU Pilkada, Pemantau, mendaftar dan di akreditasi oleh KPU Provinsi/Kabupaten dan Kota sesuai dengan wilayah pemantauannya.

*DASAR HUKUM PEMANTAU*

Pemantau pemilu merupakan bentuk partisipasi masyarakat untuk memantau segala pelaksanaan aturan perundang-undangan dan teknis penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada.

Dasar hukum Pemantau Pemilu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diatur dalam Pasal 435, Pasal 436, Pasal 437 ayat (7), Pasal 438, Pasal 439 ayat (6), Pasal 440 s.d. Pasal 447, serta Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Pemantau diatur pada Pasal 123 s.d Pasal 130. Di dalam pasal-pasal tersebut telah diatur mengenai persyaratan menjadi Pemantau Pilkada, larangan bagi pemantau, sanksi, wilayah kerja pemantau, hak dan kewajiban pemantau, kode etik Pemantau yang diatur secara teknis melalui Peraturan dan Keputusan KPU.

Peran Pemantau sesuai Pasal 126 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada disebutkan bahwa Pemantau yang sudah mendapatkan akreditasi mempunyai hak untuk mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai akhir.

*SEKILAS TENTANG JaDI*

Jaringan Demokrasi Indonesia yang disingkat JaDI adalah sebuah organisasi dalam bentuk perkumpulan yang di deklarasikan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2018 bertempat di Hotel Grand Mercure Harmoni yang dikenal dengan deklarasi Hayam Wuruk. Organisasi ini dibentuk oleh para aktivis yang pernah menjadi penyelenggara pemilu baik KPU RI, Bawaslu RI, DKPP RI serta KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi termasuk beberapa purna KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Adapun Ketua Presidium Nasional JaDI diamanahkan kepada Juri Ardiantoro Ketua KPU RI Periode 2016-2017, saat ini sebagai Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) yang membidangi Informasi dan Komunikasi, dan Sekretaris Presidium Nasional Sigit Pamungkas Komisioner KPU RI 2012-2017, dan juga Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden dalam Pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.

 

Visi dan misi serta orientasi dari perjuangan JaDI adalah menegakkan keadilan, integritas, dan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi nilai utama dalam kemajuan demokrasi. Dengan tujuan pokoknya memperkuat pelembagaan demokrasi, mengupayakan tercapainya keadilan sosial, ekonomi, gender dan perlindungan anak, mendukung sistem integritas, untuk pemerintahan yang bersih, mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, melindungi hak asasi manusia dan pelestarian lingkungan.

Pasca deklarasi dan terbentuknya Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) tersebut, kemudian dibentuk dan di deklarasikan pula Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sulawesi Tenggara pada tanggal 20 Februari 2019 bertempat di Swissbell Hotel Kendari, dan Ketua Presidium JaDI Sultra diamanahkan kepada Hidayatullah, SH Ketua KPU Sultra Periode 2013-2018, yang saat ini berprofesi sebagai Advokat.

Dengan dasar penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 di 7 (tujuh) Kabupaten di Sulawesi Tenggara dari 270 daerah di Indonesia, berdasarkan Surat Mandat Nomor: 03/JaDI-Sultra/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019 yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Presidium JaDI Sultra, Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kolaka Timur dibentuk dan di deklarasikan di Tirawuta Kabupten Kolaka Timur pada tanggal 10 Desember 2019 bertempat di Baros Farm House.

Di dalam surat mandat tersebut Ketua Presidium JaDI Koltim diamanahkan kepada Adly Yusuf Saepi, S.H.,M.H., dan Sekretaris Presidium Asri Alam Andi Baso, S.H., (nonaktif) keduanya adalah Komisioner KPU Kolaka Timur Masa Jabatan Periode 2014-2019. Salah satu tugas yang diberikan selain membentuk kepengurusan, juga melakukan Pemantauan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Kolaka Timur.

*PERAN JaDI SEBAGAI PEMANTAU PILKADA*

Sesuai Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Progran dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020, KPU Kolaka Timur membuka pendaftaran Pemantau Pilkada mulai 1 November 2019 s.d 2 Desember 2020. Dengan dasar pengumuman KPU tersebut dan memperhatikan Keputusan KPU Nomor 296 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendaftaran Pemantau Pilkada, Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kolaka Timur mendaftarkan diri sebagai Pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020, dan berdasarkan Akreditasi KPU Kolaka Timur Nomor: 256/PP.03.2/7411/KPU-KAB/IX/2020 tanggal 15 September 2020, JaDI Kolaka Timur resmi mendapatkan legitimasi sebagai Pemantau Pilkada.

Peran dan kontribusi JaDI Koltim dalam mengawal pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 baik sebelum dan setelah mendapatkan Akreditasi dari KPU Kolaka Timur yaitu dengan beberapa kali mengadakan diskusi publik dengan melibatkan Penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan, dan melakukan kegiatan pemantauan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu khususnya kepada KPU sebagai penyelenggara teknis.

Dalam perekrutan badan adhock PPK dan PPS oleh KPU Koltim, JaDI turut memastikan dan memberikan tanggapan masyarakat kepada KPU agar penyelenggara tingkat kecamatan dan desa/kelurahan yang direkrut benar-benar independen dan berintegritas sesuai ketentuan undang-undang dengan tidak berafiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik.

Dari beberapa tahapan yang telah dan sementara dilaksanakan oleh KPU Kolaka Timur, yang menjadi fokus Pemantauan dan kritik keras dari JaDI Koltim adalah ketika memasuki tahapan pencalonan yaitu pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tanggal 4-6 September 2020.

Dalam tahapan pencalonan tersebut pada masa pendaftaran, KPU Kolaka Timur menerima dokumen persyaratan pencalonan dengan memberikan tanda terima dan menetapkan Bakal Pasangan Calon Tony Herbiansah dan Baharuddin (BersaTU) sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020 dengan Keputusan Nomor: 90/PL/02.2-Kpt/7411/KPU-KAB/IX/2020 tanggal 23 September 2020. Padahal Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1 (satu) tersebut Tidak Memenuhi Syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon, karena Formulir Model B.1-KWK Parpol berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dari yang bersangkutan.

Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Tony Herbiansah dan Baharuddin (BersaTU) yang dilakukan oleh KPU di duga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, khsususnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Fokus pemantauan JaDI Koltim selanjutnya pasca penetapan pasangan calon dan telah berakhirnya tahapan Kampanye pada tanggal 5 Desember 2020, adalah memastikan distribusi logistik Pilkada khususnya surat suara dan APD (Alat Pelindung Diri) bagi Penyelenggara/Petugas KPPS telah sampai dan cukup, para petugas bebas dari Covid-19 dengan terlebih dahulu melakukan rapit test, Masa Tenang tidak ada lagi aktifitas kampanye yang dilakukan oleh Pasangan calon, Tim pemenangan maupun masyarakat, Praktik politik uang untuk mempengaruhi pilihan masyarakat, pemberian sembako dan sebagainya, mobilisasi dan Netralitas aparat pemeritah (ASN) dan aparat desa/kelurahan (Kepala Desa/Lurah)/perangkat lainnya, harus terjaga dan dipastikan tidak berpihak kepada Pasangan calon tertentu, adanya intimidasi, Pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi. Dan pelaporan dana kampanye (LPPDK) pasangan calon.

Bahwa berkenaan dengan Pemantauan yang dilakukan Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020 adalah rangka mengawal dan memastikan integritas dari seluruh proses dan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah agar berjalan sesuai dengan ketentuan regulasi peraturan perundang-undangan.

Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) terus merawat dan mengawal proses demokratisasi lima tahunan agar seluruh pelaksanaan Pilkada berjalan dengan aman, tertib dan damai menuju demokrasi yang lebih baik dan berkualitas, dan seluruh pihak mentaati protokol kesehatan corona virus disease 2019 (Covid-19) menjelang pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020.

Dan yang terakhir berkaitan dengan Pemantau Pemilihan, mengutip dari International IDEA bahwa salah satu syarat dari Pemilu yang demokratis adalah Pemilu yang dipantau oleh Pemantau Pemilu. Jadi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 yang tidak dipantau oleh Pemantau adalah Pilkada yang kurang demokratis”. (*)

kendarikini.com

Update Berita Kendari Hari Ini

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button