Hukum

SPPD Fiktif Kominfo Sultra Jadi Pintu Masuk Dugaan Megakorupsi DPRD Sultra

Kendari, Kendarikini.com – Polemik dugaan korupsi dan keterlibatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2014-2019 terkait Kasus SPPD Fiktif Dinas Kominfo Sultra, kini menjerat 2 orang sebagai tersangka, (24/4).

Kasus ini berpotensi menjerat semua anggota DPRD Sultra periode 2014-2019 bila dalam pengembangan penyidikan Kejaksaan nantinya membuktikan hal tersebut.Pasalnya, keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersifat kolektif kolegial artinya berdasar atas kesepakatan bersama.

Menindaklanjuti Pressrelease yang di sampaikan oleh Koalisi Demokrasi dan Transparansi Anggaran (Kudeta) Sultra yang dalam tuntutannya menduga kasus SPPD Fiktif ini melibatkan banyak pihak antaranya DPRD Sultra bahkan BPKAD Sultra, awak media kendarikini.com mengkonfirmasi Pihak Kejati Sultra.

Kasi Penkum Kejati Sultra, Herman Darmawan mengatakan, kasus ini telah sampai pada tahap penyidikan dan sudah memeriksa 40 saksi.

“Sudah 40 saksi yang kami periksa perihal kasus ini,” ucap Herman Darmawan.

Mengenai perihal siapa saja yang telah diperiksa, pihak Kejati enggan berkomentar. Ia berdalih, terkait SOP Penyidikan tidak membenarkan memberikan informasi sampai sedetail itu.

Ditempat terpisah, awak media mencoba mewawancarai Ketua DPRD Sultra, H. Abdurahman Saleh, namun beliau juga enggan berkomentar dan mengatakan saat ini pihaknya masih fokus terhadap pengawasan penagangan pencegahan Covid-19. Ia mengarahkan awak media mewawancarai Sekwan perihal kasus ini.

Setelah beberapa hari berusaha ditemui, Sekwan DPRD Sultra memberi klarifikasi serta tanggapan perihal kasus ini melaui WhatsApp.

“Pokok-pokok pikiran sah dan memiliki legal standing, karena setiap masa sidang anggota DPRD reses untuk menyerap aspirasi masyarakat yang sekarang dinamakan pokok-pokok pikiran masyarakat akan dituangkan dalam program pemerintah, jadi mempunyai mekanisme dlm usulan RKPD,” jelasnya.

Terkait dugaan Kudeta Sultra yang mengatakan pihak DPRD melegalkan praktek korupsi, karena apa yang diusulkan masyarakat mayoritas berbeda dgn program yang dituangkan dalam RKA OPD, Sekwan enggan berkomentar.

“Kalau masalah penelitian dan SPPD fiktif itu kembali ke OPD masing-masing. kalau ada SPPD fiktif itu tanggung jawab OPDnya” tutupnya.

Menurut Kudeta Sultra, masyarakat lebih membutuhkan infrastruktur seperti jalan raya, namun 70% Kegiatan DPRD diduga lebih banyak melakukan penelitian dan SPPD. Mengenai legalnya setiap anggota DPRD diberikan anggaran untuk diusulkan menjadi program dan kegiatan, serta kegiatan tersebut dikerjakan oleh siapa, masih menjadi tanda tanya besar.

Saat berita diterbitkan, belum ada tanggapan dari kepala BPKAD Sultra dan Plt Kadis Infokom Sultra.***

kendarikini.com

Update Berita Kendari Hari Ini

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button