Berita

PP-IMPPAK Desak Kejaksaan Negri Kolaka Lakukan Pengawasan Bansos Covid-19

Kolaka, Kendarikini.com – Pengurus Pusat (PP) Ikatan Mahasiswa Pemuda Pelajar Indonesia Kolaka (IMPPAK) Makassar mendesak Kejaksaan Negeri Kolaka melakukan pengawasan terhadap penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19, Jum’at 08 Mei 2020.

Pengawasan yang diminta, diharapkan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (RI) No.210/PMK 02/2019, Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020. Selain itu, Instruksi Presiden No.4 Tahun 2020, Tentang Refocussing Anggaran Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Ketua Umum PP-IMPPAK, Arya Ashadi mengatakan, penyaluran Bansos dari 36 Miliar penganggaran penanganan Covid-19 menuai banyak kritikan masyarakat. Pasalnya, list harga sembako yang diterima masyarakat dianggap tidak sesuai dengan nilai harga perpaket sembako yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Pemerintah saat ini patut diduga tidak memiliki political will dan kurang memiliki kemauan untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kolaka. Seharusnya, hadirnya polemik Covid-19 membuat pemerintah hadir untuk menjawab kondisi masyarakat, ” tandas Arya kepada awak kendarikini.com.

Sekertaris Jendral PP-IMPPAK, Iswadi Amiruddin menjelaskan, setiap satu paket sembako yang akan dibagikan Pemerintah Kolaka senilai harga Rp.500.000, namun yang sampai ditangan masyarakat dianggap tidak mencapai nilai harga tersebut.

“Harga pembelian paket sembako yaitu beras, sabun, telur, minyak, sarden yang dipatok tentu sangat tinggi. Bahkan nyaris tidak masuk akal jika dibandingkan dengan harga dalam kemasan yang dijual di pasar-pasar, ” pungkasnya.

Ia menegaskan, pentingnya transparansi proses pengadaan bantuan untuk masyarakat, utamanya Barang Habis Pakai.

“Sehingga pembeliannya dan satuan harganya harus benar-benar transparan. Pemerintah harus transparan mengenai bagaimana proses pengadaan dan siapa perusahaan yang ditunjuk. Siapapun boleh, asal transparan, akuntabel, dan proses penyaluran diawasi ketat oleh semua pihak. Apalagi ini persoalan darurat, ” tutupnya.***

kendarikini.com

Update Berita Kendari Hari Ini

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button