Pertambangan

PT. Binanga Hartama Raya Masih Tahap Lidik, Gerak Sultra Desak Kapolda Untuk Segera Tuntaskan Tiga Perusahaan Yang Sudah Dilaporkan

KENDARI – Gerakan Rakyat (Gerak) Sulawesi Tenggara meminta Kepala Polisi Daerah Sulawesi Tenggara (Kapolda Sultra) untuk segera menuntaskan laporan yang sudah dimasukkan tentang aktivitas Perusahaan Pertambangan yang diduga merusak lingkungan dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara,

Perusahaan yang telah dilaporkan di Polda Sultra yaitu PT. Binanga Hartama Raya (PT. BHR) dan PT. Dwimitra Multiguna Sejahtera (PT. DMS) serta PT. Celebes Pasific Minerals (PT. CPM) karena diduga melakukan penambangan Ore nikel dalam kawasan hutan lindung (HL) dan hutan produksi terbatas (HPT) tanpa mengatongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI diantaranya,

Supstansi laporan kami, bahwa PT. DMS diduga telah merambah dan merusak lingkungan dalam kawasan hutan lindung di Desa Belalo Kecamatan Lasolo pada saat melakukan penambangan ore nikel dan membuat jalan holing yang menghubungkan terminal khusus (jetty), titik koordinat (Y:-3.668194 X:122.258111 dan Y:-3.669000 X:122.260250).

Kemudian PT. BHR diduga telah merambah Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Desa Waturambaha Kecamatan Lasolo, titik koordinat (Y:-3.378981 X:122.305263 dan Y:-3.378304 X:122.300196 ), ungkap Nursan Ketua Gerak Sultra melalui media WA (12/2/2021)

Sedangkan PT. CPM diduga telah merambah kawasan hutan di Desa Boenaga Kec. Lasolo Kepulauan tanpa memiliki IUP.

Selanjutnya, Alumni Fakultas Hukum UHO menjelaskan, bahwa laporan terkait 3 (tiga) Perusahaan tersebut masuk ke Mapolda Sultra pada tanggal 20 Januari 2021. Hanya pada saat kami datang mempertanyakan ke Mapolda Sultra pada tanggal 20 Februari 2021 terkait perkembangannya, kami hanya mendapatkan informasi terkait PT. BHR dari Penyidik, bahwa saat ini masih tahap Lidik dan sudah turun kelapangan untuk mengambil titik koordinat serta berkordinasi dengan Pihak Dinas Kehutanan.

Atas dasar itu, Kami meminta kepada Kapolda Sultra agar 3 tiga Perusahaan tersebut, bisa secepatnya diproses hukum dan dijerat sesuai Pasal 89 ayat (1) huruf a jo Pasal 94 ayat (1) huruf a Undang- undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pasal 98 ayat (1) dan/atau Pasal 99 ayat (1) Jo. Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ucapnya.

Selanjutnya, kami tidak akan berhenti mempresure 3 (tiga) Perusahaan tersebut, terkhusus PT. BHR yang lebih awal kami dapatkan informasi tentang penanganannya, dan kami juga akan mendistribusikan data 3 (tiga) perusahaan tambang tersebut kepada teman-teman aktivis baik lokal maupun nasiona, agar banyak Lembaga yang melaporkan dan mengawal proses hukumnya, terkhusus PT. BHR sampai ada kepastian hukum yang jelas,” tutupnya.***

kendarikini.com

Update Berita Kendari Hari Ini

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button