Opini

PT. SPR, PT. ARI, PT. BHR, PT. PISP, PT. TMM dan PT. WMB yang Diduga Leluasa Menambang Tanpa IPPKH, Pembangkangan atau Pembiaran?

Berbicara tentang ilegal mining, mungkin sudah menjadi hal yang biasa terdengar ditelinga masyarakat Sulawesi Tenggara secara umum serta masyarakat Kabupaten Konawe Utara secara khusus. Bagaimana tidak, daerah dengan keluaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) terbanyak ini bisa dibilang sarang bagi para penambang ilegal (ilegal mining).

Beberapa kasus yang kerap yang kerap menjadi sorotan di daerah tersebut yakni maraknya aktifitas pertambangan di dalam Kawasan Hutan Negara tanpa di lengkapi dengan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang tentunya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 50 Ayat 3 huruf (g) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) yang berbunyi setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
Selain itu, larangan beraktifitas di dalam Kawasan Hutan Negara tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 134 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang berbunyi kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sebelum memperoleh izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Artinya bahwa, jika mengacu pada aturan perundang-undangan yang ada maka segala bentuk kegiatan di dalam Kawasan Hutan Negara (KHN) tanpa IPPKH mesti di kenakan sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi administratif sebagaimana diatur di dalam Pasal 78 ayat (6) UU Kehutanan yang menyatakan :
Pelanggaran terhadap suatu kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan tanpa dilengkapi IPPKH akan berdampak pada ancaman sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
Kemudian untuk sanksi administratif di katakan setiap orang yang tidak tunduk terhadap ketentuan kewajiban pemenuhan IPPKH dalam kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan, maka sesuai dengan Pasal 119 UU Minerba, Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya karena alasan pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, penulis berasumsi berkaitan dengan masih maraknya aktifitas pertambangan di dalam KHN tanpa di lengkapi dengan IPPKH oleh sebagian besar perusahaan pertambangan, bukan hanya semata-mata karena adanya upaya pembangkangan dari para pengusaha tambang melainkan adanya pembiaran yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum dari instansi terkait dan bahkan oknum penegak hukum.

Penulis mencatat untuk wilayah Blok Matarappe dan sekitarnya juga blok Boenaga, Lasolo Kepulauan terdapat kurang lebih 20 sampai 30 Perusahaan Pertambangan yang Izin Usaha Pertambangan (IUP) nya berada di dalam Kawasan Hutan Negara baik Kawasan Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas, maupun Hutan Lindung  tanpa di dukung dengan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Walaupun dari kesemua perusahaan tersebut afa yang belum melangsungkan kegiatan pertambangan namun sebagiannya telah aktif menggali Sumber Daya Alam (SDA) tanpa IPPKH.

Beberapa perusahaan tambang yang diduga kuat tengah melakukan aktifitas pertambangan didalam KHN tanpa IPPKH di wilayah pertambangan Kabupaten Konawe Utara diantaranya PT. Stargate Pasific Resource (SPR), PT. Alam Raya Indah (ARI, PT. Binanga Hartama Raya (BHR), PT. Putra IntiSultra Perkasa (PISP), PT. Tristaco Mineral Makmur (TMM) serta PT. Wisnu Mandiri Batara (WMB) dan masih banyak yang belum bisa penulis sebutkan satu persatu termaksud yang belum melakukan kegiatan namun Izin Usaha Pertambangan (IUP) nya berada KHN.

Berdasarkan informasi tersebut, besar harapan penulis kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan penyelidikan serta penindakan kepada perusahaan-perusahaan tambang yang diduga kuat telah melakukan kegiatan pertambangan di dalam KHN tanpa IPPKH serta menyelidiki adanya pembiaran yang diduga dilakukan oleh Instansi terkait dalam hal ini Dinas Kehutanan (Dishut) Sulawesi Tenggara (Sultra).

Oleh: Hendro Nilopo
Direktur Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Sulawesi Tenggara (Ampuh Sultra).***

kendarikini.com

Update Berita Kendari Hari Ini

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button