Pertambangan

PT. WAI di Duga Lakukan Ilegal Minning, APP Sultra Desak Pihak Terkait Tindaki

Kendari, Kendarikini.com – Aliansi Pemerhati Pertambangan (APP) Sultra mendesak pihak terkait untuk menindak dugaan Ilegal minning yang dilakukan PT. Wanagon Anoa Indonesia (WAI), terkhususnya tindakan tegas dari Dinas ESDM dan Dinas Kehutanan Provinsi Sultra, Jum’at 24 Juli 2020.

Ketua APP Sultra, Ilham Nur Baco menegaskan, bahwa pihaknya kesal dengan jawaban Dinas ESDM, bahwa pemerintah provinsi (Pemprov) sedang membentuk tim terpadu. Padahal, sejak tahun 2018 lalu, PT. Wanagon sudah sempat dipolice line aparat kepolisian, namun hingga saat ini, perusahan tambang yang beroperasi di Block Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara (Konut) itu masih bebas mengeruk hasil alam.

“Kalau hanya berwacana kami lebih mahir dalam berwacana, yang kami butuhkan adalah langka tegas dari dinas terkait. Bilamana dalam waktu yang ditentukan, dinas-dinas terkait belum menjalankan tugas dan fungsinya, maka jangan salahkan kami sebagai bentuk kekecewaan, akan memblokir pintu Kantor Dinas ESDM dan Dinas Kehutanan,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, bahwa selama ini aktivitas PT. WAI telah menabrak aturan.
Sebab, perusahaan tersebut disinyalir tidak memiliki Kepala Tehnik Tambang (KTT).

“KTT merupakan penanggung jawab atas terlaksananya Perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 17 Permen ESDM Nomor 38 Tahun 2014,” jelasnya.

Lebih lanjut dia menambahkan, bahwa PT. Wanagon juga diduga kuat tidak memiliki dokumen rencana kerja anggaran biaya (RKAB) yang disetujui oleh pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 101 dan pasal 103 PP No 23 tahun 2010.

APP Sultra Saat Datangi Dinas ESDM Sultra (Ket Foto: Istimewa)

Selain itu, PT. WAI juga diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan melakukan penjualan ore nickel menggunakan dokumen perusahaan lain (penggelapan dokumen)

“Kami mendesak Dinas ESDM segera menghentikan aktivitas PT. Wanagon dan membentuk tim investigasi,” desaknya.

APP Sultra juga meminta pihak DPRD Provinsi Sultra memanggil pimpinan PT. WAI guna melakukan RDP. Tak hanya itu saja, Ilham juga mendesak Polda Sultra segera memproses tindakan pengrusakan dan perambahan hutan lindung di Block Mandiodo.

“IUP-nya tumpang tindih di sana, karena di dalamnya juga ada IUP PT. Antam. Bahkan terminal khusus (Tersus) tidak ada. Fatalnya lagi, ada pembalakan hutan lindung,” ujarnya.

Sementara itu, Kabid Minerba Dinas ESDM Sultra, Yusmin mengatakan, bahwa saat ini Pemprov tengah membentuk tim terpadu yang melibatkan lintas instansi, seperti Dinas ESDM, DPM PTSP, Dinas Kehutanan, Polda, Binda dan lembaga lainnya.

“Tim terpadu ini akan melakukan pengawasan terhadap aktivitas semua perusahaan tambang di Sultra,” katanya saat menerima massa aksi.***

kendarikini.com

Update Berita Kendari Hari Ini

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button